Mataram (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) dapat dilaksanakan di 50 kelurahan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar.
"GPM juga mendekatkan masyarakat dengan distributor sehingga bisa menstabilkan harga pasar sekaligus menekan inflasi," kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi di Mataram, Selasa.
Didi yang diketemui di sela-sela kegiatan GPM di Kelurahan Pagesangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, mengatakan, kegiatan GPM sangat membantu masyarakat dan momennya tepat yakni menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah.
"Saat maulid, masyarakat Mataram punya tradisi merayakan selama satu bulan dengan berbagai kegiatan sehingga kebutuhan bahan pokok cenderung meningkat," katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya berharap agar kegiatan GPM bisa dilaksanakan di 50 kelurahan yang ada di enam kecamatan Se-Kota Mataram, tidak hanya di enam kelurahan.
"Dengan demikian, dapat menciptakan pemerataan dan kesempatan yang sama bagi masyarakat di kelurahan-kelurahan lain untuk belanja kebutuhan pokok murah di GPM," katanya.
Selain itu, tambahnya, berbagai kebutuhan pokok yang dijual di GPM bisa lebih bervariasi agar dapat menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, serta jumlah ditambah sehingga masyarakat yang datang terlambat tetap bisa berbelanja.
Misalnya, untuk beras, telur, gula, dan minyak goreng jumlah yang dijual di GPM bisa lebih banyak atau disesuaikan oleh penyelenggara agar stok tetap tersedia.
"Kalau bisa, kita usulkan GPM dilaksanakan dari pagi sampai sore. Kalau sekarang kan hanya sampai siang bahkan sebelum pukul 12.00 Wita, sudah banyak kebutuhan pokok habis sehingga warga yang datang belakangan tidak bisa belanja," katanya.
Menanggapi hal itu Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Apriadi, menyatakan siap untuk melaksanakan GPM di setiap kelurahan.
"Kalau sudah ada dukungan dari DPRD, kita siap laksanakan sebab untuk melaksanakan GPM kita harus fasilitasi tempat atau stan bagi distributor," katanya.
Berita Terkait
DPRD NTB menunggu langkah hukum dari penggugat pascaputusan PN Mataram
Minggu, 17 November 2024 21:17
Kejaksaan pastikan kasus korupsi sapi Lombok Barat masih penyidikan
Senin, 21 Oktober 2024 18:09
Terpopuler, PDIP dukung Prabowo-Gibran, janji Cagub NTB hingga pelantikan pimpinan DPRD NTB
Kamis, 17 Oktober 2024 8:53
KPK ingatkan DPRD Kota Mataram tak sisipkan pokir di APBD
Sabtu, 17 Agustus 2024 7:33
Usai dilantik, Anggota DPRD Mataram diharapkan bisa cepat beradaptasi
Selasa, 6 Agustus 2024 17:00
Besok, 40 anggota DPRD Mataram terpilih dilantik
Senin, 5 Agustus 2024 18:18
Kejaksaan telusuri kerugian negara kasus pengadaan bibit sapi di Lombok Barat
Senin, 22 Juli 2024 17:19
Tujuh anggota DPRD Mataram terpilih belum tuntaskan LHKN KPK
Minggu, 14 Juli 2024 15:52