Sumedang (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi motivator kampanye Dua Anak Lebih Sehat bagi tetangga dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
"ASN harus jadi motivator agar tetangganya tidak hamil terlalu muda, tidak menikah terlalu dini," katanya saat menyampaikan sambutan via daring dalam Seminar Nasional ASN Peduli Kependudukan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Selasa.
Hasto menyampaikan, para ASN sebaiknya memberikan contoh bagi warga di daerah-daerah dengan angka kelahiran tinggi bahwa memiliki dua anak lebih sehat.
Dia menekankan bahwa para ASN harus menyadari pentingnya peningkatan kualitas penduduk untuk menyambut bonus demografi, ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia nonproduktif (65 tahun ke atas).
"ASN, termasuk tenaga-tenaga muda, mestinya harus memiliki kesadaran untuk tidak hamil berkali-kali dan tidak keluar dari pekerjaan-pekerjaan yang mapan, harus terus in line (segaris) dengan pekerjaan dan tidak menganggur," katanya.
Pembangunan sumber daya manusia, menurut dia, mesti ditingkatkan supaya bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Unsur pembentuk IPM masih berat, harapan lama sekolah masih 8,48 sehingga pendidikan harus diutamakan," katanya merujuk pada indeks pembangunan manusia.
Baca juga: Tak nikah dini selamatkan bangsa dari pendapatan kelas menengah
Baca juga: Sekolah lansia hadir di Kepulauan Selayar
Hasto berpesan kepada seluruh praja IPDN yang nantinya akan menjadi abdi negara untuk memperhatikan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas penduduk. Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo menekankan pentingnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan, yang mencakup pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan penyebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
Dia juga mengemukakan bahwa masalah kependudukan tidak bisa diatasi secara parsial.
"Kita tidak bisa berpikir secara parsial. BKKBN harus berpikir secara komprehensif, profesional, terukur, dan sistematis dalam membuat peta jalan sehingga tepat sasaran," katanya.
