Lombok Barat (Antara NTB) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta bank pembangunan daerah meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah bagi masyarakat umum, khususnya para pegawai negeri sipil di daerahnya dalam rangka mewujudkan program Satu Juta Rumah Bersubsidi.
"Data statistik jumlah rumah bersubsidi yang sudah disalurkan sebanyak 450.000 unit sejak 2010, dengan nilai mencapai Rp24 triliun, tapi partisipasi bank pembangunan daerah masih 0,5 persen, kecil sekali," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.
Hal itu dikatakan pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama operasional tentang peningkatakan kapasitas penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dan sumber pembiayaannya untuk bank pembangunan daerah (BPD), antara Kementerian PUPR, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).
Maurin mengatakan, kerja sama tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kapasitas BPD dalam menyediakan KPR yang didanai melalui program penyediaan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS).
"Seperti diketahui ada sekitar 4,5 juta PNS di seluruh Indonesia, sekitar satu juta belum memiliki rumah yang layak, makanya dari FLPP akan dibangun 1.000 rumah tahun ini di lahan yang sudah ada," ujarnya.
Program pembangunan 1.000 rumah bersubsidi pada 2016, kata dia, merupakan bagian dari program Satu Juta Rumah Bersubsidi yang akan dibangun hingga 2019.
Maurin menyebutkan, sebesar 90 persen dana pembangunan rumah bersubsidi tersebut disediakan oleh Kementerian PUPR, sisanya sebesar 10 persen diharapkan dari perbankan penyalur FLPP, termasuk BPD.
BPD diminta menggenjot penyaluran KPR bersubsidi karena masyarakat sasaran ada di wilayahnya, termasuk para PNS yang gajinya dibayarkan melalui BPD.
"Selain mendorong peningkatan penyaluran KPR, kami juga meminta BPD berperan membina PNS supaya mengutamakan KPR, jangan mengutamakan kredit konsumtif lainnya," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT SMF Raharjo Adisusanto, mengatakan pihaknya menyediakan pembiayaan jangka panjang pada bank penyalur KPR, termasuk BPD dengan plafon yang tidak terbatas, tergantung kondisi dan keinginan bank tersebut.
Ia menyebutkan, sudah ada sembilan BPD yang mengakses pembiayaan jangka panjang untuk KPR, termasuk PT Bank NTB.
"Bunga yang kami berikan cukup kompetitif dibanding BPD menerbitkan obligasi untuk mendapatkan modal atau mengandalkan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito yang sifatnya jangka pendek," katanya. (*)
(T.KR-WLD/B/E005/E005) 01-06-2016 20:38:38
Kementerian PUPR minta BPD tingkatkan penyaluran KPR
Direktur Utama PT Bank NTB H Komari Subakir (kanan) menerima bantuan tabungan perumahan dari Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Maurin Sitorus, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Rabu (1/6). (1)
"Selain mendorong peningkatan penyaluran KPR, kami juga meminta BPD berperan membina PNS supaya mengutamakan KPR"
