Jakarta (ANTARA) - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit menyatakan bahwa publik memiliki harapan besar bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara dan daerah.
“Hal ini diwujudkan melalui penerbitan hasil pemeriksaan laporan keuangan (LK) yang tepat waktu dan berkualitas,” ujarnya saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas LK kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, urgensi LK yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas dan komprehensif, termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah, sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan.
Ia meyakini bahwa seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang mereka kelola.
Baca juga: BPK apresiasi Kejaksaan menjadi penyetor keuangan negara tertinggi
Baca juga: SAI perlu menunjukkan relevansi berkelanjutan ke masyarakat
Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terkait pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang merupakan bagian krusial dalam proses pemeriksaan, terutama untuk meningkatkan dampak pemeriksaan terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara. Capaian TLRHP disarankan menjadi salah satu indikator kinerja keberhasilan satuan kerja.
“(Kami) berharap selama proses pemeriksaan berlangsung, tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa dapat menjaga nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme sebagai landasan utama dalam bersinergi demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” ungkap Ahmadi.
