Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan pemblokiran 1.855 situs web ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang 2023.
Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan, pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.
"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar. Untuk itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Kasan melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Kasan menjelaskan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.
Ia berharap, masyarakat dapat berperan aktif untuk
melaporkan ke Bappebti melalui saluran media sosial atau datang langsung bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK.
"Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan
upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan," kata Kasan.
Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
Baca juga: Film "13 Bom di Jakarta" beri pengenalan blokchain
Baca juga: Bappebti invites youngsters to invest in crypto, boost economy
"Entitas yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Aldison.
Situs web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.
Berita Terkait
Kemendag ajak lebih banyak eksportir rambah pasar Arab
Kamis, 28 November 2024 20:01
Kementerian P2MI, Kemendag mendorong kerja sama promosi pasar untuk PMI
Rabu, 27 November 2024 5:06
Indonesia-Jepang menargetkan implementasi IJEPA berlaku di 2025
Jumat, 15 November 2024 19:44
Kejagung: Tidak ada politisasi penetapan tersangka Tom Lembong
Rabu, 30 Oktober 2024 16:45
Tom Lembong langsung ditahan di Rutan Salemba
Rabu, 30 Oktober 2024 9:39
Perkembangan aset kripto optimalkan penerimaan negara
Sabtu, 26 Oktober 2024 18:59
Budi Santoso jadi menteri sebab pahami persoalan di Kemendag
Selasa, 22 Oktober 2024 5:56
Indonesia-Korsel catat kerja sama bisnis Rp4,64 triliun
Senin, 14 Oktober 2024 17:24