Jakarta (ANTARA) -
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Fadil Imran mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti secara objektif informasi yang disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md terkait rektor di Semarang yang diminta untuk membuat pernyataan sikap mengenai Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Apapun itu pasti akan kami tindak lanjuti secara objektif," kata Fadil usai kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Pusat Latihan Brimob Polri di Cikeas, Jawa Barat, Rabu.
Jenderal polisi bintang tiga itu tidak ingin menanggapi banyak terkait informasi yang disampaikan oleh Mahfud MD tersebut.
"Soal di Semarang, Kapolda Jateng kan sudah menjawab saya kira. Nanti silahkan dikonfirmasi ke Polda Jateng seperti apa faktanya," katanya.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Alumni dan akademisi perguruan tinggi sebut Indonesia baik-baik saja
Meski demikian, lanjut Fadil, pihaknya akan mengambil langkah objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perihal ada rektor yang didatangi polisi untuk membuat pernyataan tersebut, Fadil menyebut hal tersebut baru sekedar kabar.
"Kan katanya itu, yang akan kita buktikan nanti untuk dilihat pastinya," ujarnya.
Selain itu, kata Fadil, Polri selama tahapan Pemilu 2024 melaksanakan Operasi Nusantara Cooling System (NCS) untuk bertemu para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam rangka menyerukan pemilu damai.
"Polisi hampir setiap hari mendatangkan semua orang, bukan hanya rektor yang didatangi polisi ya toh. Ya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ini barangkali karena yang didatangi rektor saja kemudian ada momentum-momentum seperti itu kemudian menjadi sebuah perbincangan," kata Fadil.
Sebelumnya diberitakan, Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi harus tetap dihormati.
"Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik itu harus tetap dihormati karena seotoriter zaman Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) pun, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa," kata Mahfud, usai menghadiri acara Tabrak, Prof!, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/2).
Hal itu disampaikan Mahfud usai mendapatkan laporan dari sejumlah rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat pernyataan sikap mengenai Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Ketiga, pemilu berjalan baik, dan sebagainya," ujarnya.
Mahfud menjelaskan ada beberapa rektor yang diminta membuat sikap seperti itu. Kemudian, kata dia, para rektor tersebut ada yang membuat pernyataan dengan format yang sama, dan ada juga yang menolak.
