Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Infomatika Budi Arie Setiadi mengimbau agar masyarakat menerima hasil resmi Pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selambat-lambatnya pada 20 Maret.
“Karena rakyat sudah memberikan suaranya, sudah membuat keputusan, kita terima hasilnya, tunggu sambil menanti hasil resmi yang disampaikan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum,” kata dia dalam rilis pers, Jumat (15/3).
Hal itu dikatakannya usai menghadiri Rapat Redaksi Nasional Pembahasan Isu dan Perkembangan Pasca Pemilu 2024, di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
Budi Arie mengatakan tantangan terbesar bukan hanya terletak pada persaingan antar calon atau partai politik, tetapi juga pada potensi polarisasi masyarakat. Terlebih di ruang publik, belakangan ini banyak beredar narasi mengenai kecurangan hasil Pemilu 2024.
Menurut Menkominfo, narasi kecurangan Pemilu akan memengaruhi legitimasi proses Pemilu Serentak 2024. Padahal saat ini, tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, terutama di dunia maya. Selain itu, masyarakat bisa mengunggah semua hasil penghitungan dari setiap tempat pemungutan suara (TPS).
“Seluruh rakyat pun bisa lihat hasil suara dalam pemilu. Jadi, semuanya serba terbuka mulai dari cara daftar memilih, menghitung rekapitulasi suara, dan lain-lain. Statement dari kawalpemilu.org, sudah jelas bahwa tidak ada kecurangan dalam Pemilihan Umum 2024,” kata dia.
Budi Arie menegaskan saat ini Pemerintah berupaya mendukung KPU untuk menjelaskan kepada semua pihak bahwa pesta demokrasi telah berlangsung dengan baik. Menkominfo menyatakan masyarakat di akar rumput sudah bisa menerima hasil karena dalam demokrasi kalah dan menang menjadi hal yang biasa.
“Ini kan soal harmonisasi, rekonsiliasi sudah terjadi di akar rumput, masyarakat sudah lebih baik. Saya mengharapkan semoga kita rukun kembali, karena pemilu sudah selesai. Jadi, kita bersatu kembali untuk membangun dan memajukan Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan keterbukaan pelaksanaan Pemilu 2024 telah dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara. Menurutnya, KPU setiap hari melakukan jumpa pers untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu.
“Jadi sebetulnya keterbukaan itu sudah terjadi, cuma barangkali statement yang dikutip, terutama di media sosial dipotong-potong, sehingga publik tidak mendapatkan secara utuh. Tetapi kalau di media mainstream, saya kira aman-aman saja,” kata dia.
Baca juga: Soal honor PKD Pemilu 2024 yang belum dibayar, begini penjelasan Bawaslu
Baca juga: KPU RI sahkan suara Anies-Muhaimin unggul di Aceh
Usman juga mendorong media untuk mengambil sumber penyajian berita secara mendalam dari masyarakat di akar rumput.
“Ternyata kalau di akar rumput ini kan, orang sudah beraktivitas seperti biasa, orang buka puasa bersama walaupun mungkin pilihan politiknya berbeda-beda di Pemilu tanggal 14 Februari 2024 kemarin, tetapi semua berjalan normal seperti biasa,” pungkas dia.
