Sistem pertahanan cerdas siap dibangun di IKN

id IKN ,Menko Polhukam RI,sistem pertahanan cerdas,pemerintah

Sistem pertahanan cerdas siap dibangun di IKN

Rapat koordinasi penanganan penyelesaian konflik Papua bersama Deputi Haneg Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto.ANTARA/Muhsidin

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI saat ini tengah berupaya membangun sistem pertahanan cerdas di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan cara berkoordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.

"Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System,” jelas Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg) Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto saat membuka rapat membahas sistem pertahanan IKN di Jakarta dalam siaran resminya, Jumat.

Menurut Kisdiyanto, sistem pertahanan cerdas itu harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Baca juga: IKN sebagai katalis kunci wujudkan Strategi Hidrogen Nasional

Kisdiyanto melanjutkan, merujuk pada rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024, pemerintah harus meningkatkan pertahanan lantaran presiden sudah mulai berkantor di IKN pada Juli, tahun ini.

Selanjutnya pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan.

Baca juga: Polri pindahkan personel ke IKN bertahap

Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025.

“Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN,” ungkapnya.

Kisdiyanto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN

Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.