Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Maryadi Mardian, kepada wartawan di Mataram, Senin, mengatakan, IPM daerah ini terus mengalami peningkatan dari 63,04 tahun 2006 menjadi 63,71 tahun 2007, namun belum mampu menggeser posisi 32 dari 33 provinsi di Indonesia setelah Papua.
Indikatornya angka melek huruf 80,10 persen, rata-rata lama sekolah telah mencapai 6,7 tahun dan memiliki kemampuan daya beli Rp630.480 tahun 2007.
"Khusus untuk indikator varitas daya beli atau 'purchasing power parity' (PPP) justru NTB berada pada posisi cukup tinggi pada 2009, yakni pada peringkat sembilan dari 33 provinsi dengan kemampuan daya beli Rp630.480 pada 2007," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk peringkat kabupaten/kota, IPM Kota Mataram berada pada peringkat tertinggi, pada 2007 besarannya mencapai 70,71, disusul Kota Bima dengan IPM 67,1, selanjutnya Sumbawa Barat 65,5, Sumbawa 65,0, Dompu 64,0, Kabupaten Bima 63,9, Lombok Timur 61,1, Lombok Barat 59,3 dan terendah Lombok Tengah dengan IPM mencapai 59,02.
Menurut Maryadi, hasil penghitungan IPM pada 2007 masih menempatkan Provinsi NTB sebagai daerah yang mempunyai perhatian sedang terhadap pembangunan manusia, ini didasarkan pada kriteria pencapaian IPM di bawah 80.
Di tingkat nasional, peringkat dari setiap kabupaten/kota di Provinsi NTB masih berada pada level yang rendah, dari 457 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Kota Mataram mampu meraih peringkat dibawah 200, sedangkan yang lainnya di daerah ini masih memiliki peringkat di atas 350 di seluruh Indonesia.
Peningkatan IPM NTB selama periode 2004-2007 ternyata belum mampu meningkatkan peringkat provinsi ini di tingkat nasional, pada periode empat tahun tersebut hanya unggul satu peringkat di atas Papua dengan nilai IPM terendah di Indonesia.
Karena itu, katanya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu berinvestasi lebih banyak untuk meningkatkan pembangunan manusia dengan memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
"Ini penting sebab pemenuhan hak-hak tersebut terhadap pembangunan tidak hanya menjamin keberlangsungan demokrasi, tetapi juga akan mengukuhkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi," katanya.
Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk sedikit mengalami peningkatan, hal ini tercermin dari angka harapan hidup (AHH) penduduk Provinsi NTB dari usia 59,4 tahun pada 2004 menjadi 61,2 tahun pada 2007.
Angka ini menandakan bahwa secara rata-rata akan terjadi peningkatan umur manusia dari 59 tahun empat bulan menjadi 61 tahun dua bulan, namun AHH ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat nasional pada 2004 sebesar 67,6 tahun, kemudian meningkat menjadi 69 tahun pada 2007.
Sementara dari sisi indeks pendidikan yang diindikasikan dari angka melek huruf (AMH) mengalami peningkatan selama periode 2004-2007, persentase penduduk yang buta huruf kurang dari 20 persen.
Apabila dilihat menurut kabupaten/kota persentasenya cukup fluktuatif, ada yang memiliki persentase di bawah dan di atas NTB secara total, seperti Kota Bima memiliki persentase penduduk tertinggi, yakni mencapai lebih dari 90 persen, sedangkan Kabupaten Lombok Tengah terendah, yakni 71,1 persen.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
