Lombok Utara jadi percontohan Gerakan Kencana di NTB

id Program kencana ,Kabupaten Lombok Utara ,NTB,Bencana alam

Lombok Utara jadi percontohan Gerakan Kencana di NTB

Foto bersama Sekda Lombok Utara, Provinsi NTB, Anding Duwi Cahyadi (Tengah kanan kedua)saat acara MoU Program kencana 2024 di Mataram, Rabu (12/06/2024) (ANTARA/HO-Humas Pemkab Lombok Utara)

Mataram (ANTARA) - Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Kecamatan Pemenang, menjadi proyek percontohan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara Anding Duwi Cahyadi di Mataram, Rabu, mengatakan gerakan tersebut untuk mempercepat capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bencana kabupaten/kota.

Selain itu untuk mempercepat waktu respon pemerintah daerah (pemda) dalam memberikan layanan minimal penanggulangan bencana kepada masyarakat di daerah rawan.

"Ini juga memberikan acuan bagi keterlibatan seluruh pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan," katanya.

Pemkab Lombok Utara terus berbenah untuk membangun ketangguhan bencana dengan berbagai pendekatan, baik yang berkaitan dengan tata kelola maupun melalui program-program yang berorientasi pada penguatan kesiapsiagaan masyarakat.

“Kami sepenuhnya menyadari bahwa urusan bencana adalah urusan yang perlu melibatkan banyak pihak, baik di dalam penyusunan perencanaan, maupun implementasi pengurangan risiko bencana," katanya.

"Kami menyambut baik segala bentuk dukungan yang diberikan pada Kabupaten Lombok Utara dalam urusan pengurangan risiko bencana," katanya.

Pemda telah melaksanakan upaya-upaya inovatif untuk menunjang pengurangan risiko bencana, yang mana kecamatan kerap kali tidak dimaksimalkan pada perannya dalam penanganan bencana.

"Kecamatan memiliki peran strategis untuk mendorong ketangguhan bencana di masyarakat, kejadian bencana biasanya tidak mengenal batas administratif dan kerap kali terjadi lintas batas antardesa," katanya.

Dengan hadirnya Gerakan Kencana, lanjutnya, maka semakin banyak pihak yang akan terlibat dalam urusan bencana, serta dapat memaksimalkan peran kecamatan dalam penanggulangan dan penanganan bencana.

"Harapan kami momentum ini dapat menjadi pengingat bahwa kebijakan penanggulangan bencana dapat didorong melalui level administratif apapun, termasuk juga di kecamatan," katanya.

Sementara itu Analalis Kebijakan Ahli Muda Pada Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Sumitra mengatakan lebih dari 90 persen bencana yang terjadi adalah bencana di tingkat desa atau kelurahan dan terdapat sebanyak 7.136 kecamatan di Indonesia memiliki wilayah rawan bencana tinggi berdasarkan berbagai jenis ancaman.

"Gerakan ini didesain guna penguatan penanggulangan bencana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui optimalisasi peran pemerintah di tingkat kecamatan," katanya.

Baca juga: Wabup: Penyertaan modal BUMD di Lombok Utara tingkatkan pelayanan
Baca juga: Penerapan "smart city" di Lombok Utara dievaluasi