Operator JakLingko keluhkan pembagian kuota armada

Para operator yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru itu pun mengadukan masalah tersebut kepada Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu.

Salah satu operator dari Koperasi Mikrolet (Komilet) Jaya, Berman Limbong menuturkan bahwa armada yang disediakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencapai 200 unit. Namun, informasi yang didapat dari TransJakarta, jumlahnya hanya 100 unit.

"Jangan sampai ada satu operator mendapatkan kuota hingga 1.400 armada, sementara kita yang berada di penyediaan armada JakLingko hanya dapat 1.300 armada," katanya.

Terlebih, jumlah itu harus dibagi 10 operator. "Ini kan tidak adil," ujar dia dalam keterangannya.

Menurut dia, kedatangannya ke Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta tidak dilandasi faktor kecemburuan. Namun para operator berharap profesionalitas para pemangku jabatan.

"Lakukan seleksi sesuai aturan yang ada. Karena jika didasarkan pada audit kinerja, jelas kita selalu unggul," tuturnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhiyana Sari menyesalkan adanya persoalan yang dialami para operator JakLingko tersebut. Karena itu, TransJakarta harus secara transparan dan adil terhadap para operator JakLingko.

"Semua operator JakLingko harus diperlakukan secara adil. Jangan ada pihak yang lebih diuntungkan sehingga mengusik rasa ketidakadilan yang berpotensi menimbulkan konflik di antara sesama operator," ujarnya.

TransJakarta, Dishub dan pihak operator, menurut dia, juga harus dipertemukan agar persoalan yang terkait dengan ketidakadilan ini bisa diselesaikan.

Keberadaan JakLingko, kata Desie, memiliki efek yang sangat besar bagi terciptanya lapangan pekerjaan dan membantu permasalahan mobilitas serta kemacetan di Jakarta dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan murah.

"Saya berharap Pj Gubernur Heru Budi Hartono dapat turun langsung dalam mengatasi persoalan ini dengan menghadirkan semua pihak yang berkepentingan, para operator JakLingko, Dishub dan TransJakarta," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan harus ada solusi yang diambil agar tidak ada pihak yang disalahkan, baik pihak TransJakarta maupun Dishub.

Baca juga: 417 bus TransJakarta yang sudah tidak layak pakai akan dilelang
Baca juga: MRT berlakukan tarif Rp1 sambut HUT Jakarta

"Hal ini untuk menghindari miskomunikasi dan saling curiga sehingga persoalan bisa segera diselesaikan dengan tuntas," kata dia.

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta berencana mengirimkan surat kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta untuk memanggil para operator, TransJakarta dan Dishub agar persoalan itu bisa segera diselesaikan.

"Fraksi Demokrat selalu mendorong agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dapat bertransformasi menjadi kota global. Salah satu indikatornya adalah mampu menata sistem transportasi kota dengan baik," ujar Desie.