Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan kapasitas operator data perangkat daerah dalam penginputan data Satu Data Indonesia (SDI).
Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi, dan Statistik Diskominfo Lombok Tengah Lalu Ishak, di Lombok Tengah, Kamis, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas operator data perangkat daerah dalam menyajikan data yang akurat dan mutakhir.
"Kegiatan ini juga bertujuan agar data yang disajikan terstandar sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah," katanya.
Ia mengatakan pelaksanaan bimtek ini sejalan dengan kerangka regulasi daerah mengenai pengelolaan data di Lombok Tengah. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satu Data Lombok Tengah serta Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 30 Tahun 2025 mengenai penunjukan operator data sektoral.
"Pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah untuk menghadirkan basis data yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam evaluasi dan pembaruan Portal SDI," katanya.
Baca juga: Kemenkominfo membantu wujudkan pemimpin digital di Sulbar
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengembangan Data (P2EPD) Bapperida Lombok Tengah Johan Zamroni Barokah mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi ruang evaluasi penginputan data yang selama ini berjalan.
“Bapperida berharap agar seluruh operator OPD hadir dan aktif, karena penguatan data ini sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah," katanya.
"Selain itu, kami juga memperkenalkan portal SDI yang baru sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya,” ujarnya.
Baca juga: Menkeu sebut efisiensi harus jadi fokus Satu Data Indonesia
Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Tengah Muhammad Zainuri menambahkan, Transisi Data Menuju Standarisasi saat ini, metadata data sektoral pemerintah daerah telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA).
"Monitoring penginputan data perlu terus dilakukan untuk melihat sejauh mana kemajuan dan konsistensi setiap perangkat daerah. Tahun 2025 ini merupakan masa transisi, sehingga pengisian data harus dipercepat dan dilengkapi,” katanya.
Dengan adanya bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap pengelolaan data sektoral dapat berjalan lebih sistematis dan menjadi landasan pembangunan berbasis data yang terverifikasi.
"Data yang dihasilkan lebih akurat," katanya.
