Mataram (ANTARA) - Sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB), tercermin dari pangsanya pada struktur ekonomi NTB, jumlah lapangan pekerjaan yang dominan dibandingkan sektor lainnya, dan daerah NTB yang menjadi salah satu daerah lumbung pangan Nasional.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Winda Putri Listya dalam keynote speech yang disampaikan pada kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi NTB tahun 2024 menyatakan prospek perekonomian global lebih tinggi dari prakiraan awal seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian India, Tiongkok dan Amerika Serikat.
"Di tengah masih tingginya ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap kuat dan mampu tumbuh 5,11 persen (yoy) pada triwulan I 2024," kata Winda melalui keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Selasa.
Demikian pula halnya dengan kondisi regional, stabilitas perekonomian NTB turut didukung oleh meredanya tekanan inflasi serta pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 4,75 persen (yoy) pada triwulan I-2024.
Di sisi lain, kondisi PDRB per kapita Provinsi NTB menempati urutan ketiga terendah setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTT) dan Maluku.
Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor pertambangan menyebabkan pertumbuhan ekonomi NTB cenderung belum inklusif.
Sementara itu, sebagai salah satu sektor yang memiliki pangsa lapangan pekerjaan tertinggi, sektor pertanian dapat menjadi sektor utama dalam menjaga keselarasan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi NTB.
Tentunya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan produksi pertanian, mulai dari optimalisasi lahan, percepatan tanam, penggunaan bibit unggul, hingga penambahan alokasi pupuk subsidi.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap, bahwa Provinsi NTB tidak cukup ditopang oleh salah satu sektor saja, namun harus dilakukan diversifikasi sektor untuk menopang perekonomian daerah.
Oleh karena itu, diseminasi laporan perekonomian di Provinsi NTB tahun 2024 mengangkat tema "Mewujudkan Stabilitas Pangan Masa Depan dengan Pertanian Berkelanjutan".
Selaras dengan hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H Iswandi, menyatakan bahwa salah satu misi Provinsi NTB adalah menjaga kesinambungan pembangunan berkelanjutan.
Hal ini bisa diraih dengan mendorong sektor pertanian di Provinsi NTB. Selain itu, melalui RKPD Provinsi NTB 2025, pemerintah provinsi menggalakkan berbagai program prioritas daerah pada sektor pertanian melalui sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya dalam mendorong sektor pertanian berkelanjutan ini salah satunya dilakukan melalui program IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi kewenangan pusat, provinsi, serta kabupaten dan telah dilaksanakan pada empat kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Internasional Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB University, Dr Sahara memaparkan kondisi pangan secara global, di mana pada negara berkembang sektor pertanian masih menjadi sektor utama yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi domestik, pemerintah terus mendorong sektor pertanian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai landasan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian serta mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.
Hal ini diwujudkan dengan mengimplementasikan program pertanian ramah lingkungan dan pertanian rendah karbon.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, Dr Yudhistira Nugraha turut memaparkan tantangan dan peluang dalam mewujudkan Pembangunan pada sektor pertanian.
Adapun berbagai riset dan pengembangan teknologi terus diupayakan, utamanya di Provinsi NTB, seperti inovasi sistem pengairan presisi budidaya jagung di lahan kering, teknologi budidaya bawang merah dan bawang putih ramah lingkungan, potensi rumput laut sebagai pakan.
Selain itu, penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Gubernur terkait Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).
Acara diseminasi kali ini diharapkan dapat menjadi sarana menebar rasa optimis dan membangun persepsi positif kepada seluruh stakeholders dan masyarakat, sehingga kolaborasi dan kerja sama terus terjaga dalam mendukung pemulihan ekonomi, serta mencapai pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di gedung serba guna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB ini juga turut dihadiri oleh berbagai tamu undangan mulai dari Kepala OPD, pimpinan perbankan, pimpinan BUMN, civitas akademika, pelaku usaha daerah, serta media sebagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap kondisi dan outlook perekonomian Provinsi NTB.
Berita Terkait
TNI komitmen gelorakan bela negara di Lombok Tengah
Kamis, 19 Desember 2024 9:53
Ni Ketut Wolini kembali nahkodai PHRI NTB untuk periode 2024-2029
Kamis, 19 Desember 2024 7:49
Kemarin, Bandara Lombok jelang Nataru, pemberangkatan PMI jalur resmi hingga Museum NTB pameran koleksi terbarunya
Kamis, 19 Desember 2024 7:27
Kemenhub apresiasi kampanye keselamatan pelayaran DLU di Pelabuhan Lembar Lombok
Kamis, 19 Desember 2024 6:53
Kejati NTB tangkap mantan pejabat bank syariah di Semarang
Kamis, 19 Desember 2024 5:19
Museum Negeri NTB pamerkan koleksi terbaru hibah Kesultanan Sumbawa
Rabu, 18 Desember 2024 20:42
NTB raih juara I nasional anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Rabu, 18 Desember 2024 18:07
PJ Gubernur: UMK 2025 untuk 10 kabupaten/kota di NTB naik 6,5 persen
Rabu, 18 Desember 2024 17:00