Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya data yang akurat guna menentukan langkah dan program yang tepat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Adanya kepaduan satu data pangan lingkup nasional sangat dibutuhkan pemerintah, terutama untuk membangun ketahanan pangan. Upaya perbaikan secara terus menerus dijalankan, sehingga program pemerintah dapat terlaksana berdasarkan data yang akurat," kata Arief dalam lokakarya dengan tema 'Ada Apa dengan Data Ketahanan Pangan?' yang digelar Forum Masyarakat Statistik (FMS) di Jakarta, Rabu.
Arief menyampaikan bahwa Bapanas sangat merasakan pentingnya keberadaan satu data pangan nasional dalam implementasi program dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, data pangan nasional khususnya untuk ketahanan pangan terus dilakukan perbaikan-perbaikan.
"Melalui penyajian data yang akurat dan kredibel, maka kami secara gesit dapat menentukan langkah penanganannya," ujar Arief.
Dia menegaskan bahwa hal itu penting terutama dalam menangani kejadian kejatuhan harga pangan di tingkat produsen. Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu meminta agar harga pangan bisa selalu wajar dan baik mulai dari tingkat petani sampai masyarakat atau konsumen.
"Tentunya berbekal data-data yang menggambarkan kondisi lapangan suatu langkah antisipatif dapat lebih tepat guna, terutama untuk menyikapi kondisi harga pangan yang fluktuatif," ujarnya.
Arief mencontohkan ketika harga jagung di petani mengalami penurunan, Bapanas langsung mengerahkan Perum Bulog untuk membantu menyerap dan melakukan mobilisasi stok ke daerah sentra peternak unggas.
"Jadi ini merupakan data-driven policy yang akan terus kita kerjakan," jelas Arief.
Arief mengaku bersyukur karena Bapanas bersama Kementerian Pertanian dan instansi lainnya sudah bisa menyiapkan data-data yang dibutuhkan.
"Ini terus kita perlu sempurnakan, sudah sangat baik, tapi perlu terus disempurnakan. Jadi data-data itu yang kami laporkan dalam rapat bersama Bapak Presiden," tambahnya.
Terdapat salah satu database yang dibangun Bapanas yaitu panel harga pangan. Melalui kolektivitas yang bersumber dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, pusat informasi pangan ini sekarang sudah menjadi rujukan data harga pangan pokok strategis.
"Panel harga pangan ini sekarang menjadi rujukan, karena data entry dan inputnya dari enumerator se-Indonesia. Misalkan datanya itu bergerak naik atau turun, biarkan itu seperti apa adanya dan tidak boleh diintervensi (input datanya)," jelas Arief.
Pada dashboard tersedia dari level hulu (produksi) sampai hilir (konsumsi). Data itu bisa menjadi acuan dan dipertanggungjawabkan karena enumeratornya jelas, waktu pengimputan, rata-rata nasional, serta daerah mana yang mengalami kenaikan atau penurunan.
Enumerator dan pengelola database panel harga pangan secara totalnya 1.053 orang terdiri atas 352 enumerator produsen, 653 enumerator konsumen, 38 pengelola database, dan 10 enumerator pusat/grosir.
Setiap harinya data diinput paling lambat sampai pukul 13.00 WIB. Lokasi pasar yang jadi sampel merupakan rekomendasi yang bisa dipilih berdasarkan usulan dari dinas pangan pemerintah daerah setempat.
Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa Bapanas dalam pelaksanaan program bantuan pangan yang telah bergulir sejak 2023 sampai 2024 menggunakan data yang dikelola instansi lain.
Misalkan bantuan pangan penanganan stunting menggunakan data keluarga berisiko stunting dari BKKBN dan bantuan pangan beras menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK.
Baca juga: Bapanas intervensi pengendalian kerawanan pangan
Baca juga: Bapanas tingkatkan kualitas analisis konsumsi pangan
"Data ini harus berubah setiap saat. Jadi pemutakhiran data itu sebaiknya setiap satu bulan sekali dan itu melibatkan dari bottom up, melibatkan RT, RW, lurah, dan itu harus sangat cepat," terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum FMS Bustanul Arifin mengatakan bahwa peran FMS adalah sebagai pemberi saran masukan ke pemerintah dalam hal peningkatan kualitas data.
"FMS ada untuk meningkatkan kualitas data, terutama yang dihasilkan oleh pemerintah. Jadi, diminta atau tidak, kami memberikan masukan, analisis sampai mungkin saran untuk perbaikan mulai dari metodologi sampai pada penerapannya," kata Bustanul.
