Izzul Menduga 23 Ribu Pemilih Lombok Barat Fiktif

Lombok Barat (Antaranews NTB) - Tim data pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati HM Izzul Islam dan TGH Khudari Ibrahim meragukan keabsahan data 472.237 jiwa pemilih yang telah diverifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

"Dari total 472.237 pemilih, kita menduga ada 23 ribu orang yang diindikasikan fiktif," kata Koordinator Tim Data Pasangan Zul-Khair, Lalu Agus Wirawan di Gunung Sari.

Ia meragukan data KPU Lombok Barat itu karena masih mengacu data Pemilukada 2013. Saat itu jumlah DPT Kabupaten Lombok Barat sekitar 511.497 jiwa.

Namun jika dibandingkan DPS 2018 dengan DPT 2013, maka akan terlihat perbedaan signifikan terkait tingkat laju pertumbuhan masyarakat.

"Angka DPT Pemilukada 2013 itu diambil dari DP4 Kemendagri. Sumber data utamanya berasal dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Lombok Barat. Sementara, antara 472.237 pemilih salam DP4 Kemendagri dengan DPS yang dirilis oleh KPU Lombok Barat terjadi lonjakan data sekitar 141.307. Namun, jika angka 141.307 ditambahkan pada DPS tahun 2018 maka akan terlihat hal yang mustahil karena terjadi pelonjakan angka DPS," ujarnya.

Lalu Agus Wirawan menjelaskan, ketika merujuk pada suatu teori pertumbuhan penduduk, tidak ada dalam logika manapun bahwa tanpa terjadinya perang, bencana alam atau pun serangan wabah, mengalami tingkat penurunan jumlah penduduk yang sangat drastis yakni sekitar 12 ribu orang.

"Ini adalah sesuatu hal yang sangat mustahil terkecuali kami mencium adanya gelagat konspirasi dalam persoalan ini. Sebab dalam logika statistik kenaikan jumlah penduduk itu hanya sekitar 2,5 persen. Sementara, di Lombok Barat ini bisa terjadi penurunan yang sangat drastis," katanya.

Menurutnya, dari data-data tersebut, pihaknya akhirnya mempertanyakan data yang dirilis oleh KPU terkait adanya angka di dalam DPS 2018 sebesar 43.210 jiwa yang diperoleh dari data pemilih tetap Pilpres yang tidak memiliki NIK.

"Angka 43.210 ini dilakukan verifikasi secara digital, sehingga diperoleh angka sebesar 32.210. Namun, dari jumlah itu tersisihlah angka sebesar 11.000," ujarnya.

Ia menyatakan, atas sejumlah kejanggalan tersebut, pihaknya menilai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Lombok Barat melemparkan tanggung jawab kepada para kepala desa untuk melakukan verifikasi terhadap NIK. Padahal dalam aturan manapun tidak dibenarkan kepala desa melakukan verifikasi terhadap NIK.

Calon Bupati Lombok Barat HM Izzul Islam juga mengaku heran dengan adanya penambahan jumlah dan pengurangan pemilih di kawasan-kawasan tertentu, seperti Sekotong terjadi penambahan angka pemilih sebanyak 10.000 orang. Kemudian, wilayah Batulayar, Gunung Sari, Sesela terjadi pengurangan angka pemilih.

Sementara, di Narmada tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan angka pemilih. Padahal di Batulayar, terjadi pembangunan kawasan permukiman penduduk yang cukup signifikan, akan tetapi anehnya angka pemilihnya bisa berkurang.

"Makanya, hanya ada dua permintaan kami, pertama mari kita sama-sama melakukan verifikasi di lapangan terhadap daftar pemilih. Yang kedua, apa yang saat ini dimulai dari tahun 2012 hingga saat ini haruslah diungkap oleh aparat penegak hukum," kata Izzul Islam. (*)