Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pabrik-pabrik di sekitar Jakarta bakal dipasangi sensor untuk mendeteksi jenis gas yang dilepaskan agar menekan polusi udara.
"Pabrik-pabrik yang ada di sekitar Jakarta kita akan kasih sensor, untuk kita ketahui gas apa yang dikeluarkan," kata Luhut yang ditemui seusai menghadiri Supply Chain & National Capacity (SCM) Summit 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa hal itu dilakukan untuk mendeteksi gas yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik, seperti dioksin atau zat berbahaya lainnya. Hal itu harus dipantau secara ketat, karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Ia menekankan bahwa rencana pemasangan sensor itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Namun, Luhut juga menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Luhut meminta masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif terkait langkah-langkah ini, tanpa memperkeruh suasana.
Ia menekankan pula bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan lain, jika ingin menjaga kesehatan masyarakat dari dampak buruk polusi udara.
"Jadi saya mohon, kalau ada masukan silakan. Tapi jangan ribut-ribut, pemerintah lakukan ini, kita nggak ada pilihan, kalau mau bikin sehat, yang kita harus lakukan," ujar Luhut pula.
Bagi Luhut, rencana pemasangan sensor untuk mendeteksi jenis gas dari pabrik-pabrik sangat penting, pasalnya indeks kualitas udara di Jakarta berkisar antara 170 hingga 200. Meski begitu, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai rencana tersebut.
Selain rencana pemasangan sensor untuk mendeteksi jenis gas dari pabrik-pabrik, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.
Luhut menambahkan, polusi udara telah menimbulkan dampak kesehatan yang serius, yang membuat pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp38 triliun untuk biaya pengobatan masyarakat.
"Karena akibat (indeks kualitas) udara yang 170-200 indeks ini, itu banyak yang sakit ISPA. Kalian (wartawan) itu kena, saya juga kena. Jadi ini beban kita rame-rame," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Luhut mengungkapkan rencana penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, demi menekan polusi udara di Jakarta.
Baca juga: Kendaraan listrik diperbanyak demi tekan polusi udara
Baca juga: Menko Luhut pastikan tak ada masalah soal persiapan HUT RI
Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji mengenai hal tersebut, apalagi PLTU tersebut sudah beroperasi lebih dari 40 tahun.
Dia mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti rencana penutupan PLTU tersebut, sehingga indeks kualitas udara Jakarta bisa di bawah 100.
