Mataram (ANTARA) - DPP Partai Gerindra memberhentikan Ketua DPC Kabupaten Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan dan Ketua DPC Kabupaten Lombok Barat Nurhidayah dari jabatannya menjelang Pilkada Serentak 2024 di Nusa Tenggara Barat.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi NTB Nauvar Furqani Farinduan di Kota Mataram, Minggu, mengatakan dua ketua DPC itu diberhentikan karena tidak menaati keputusan partai.
"Kaitan Lombok Barat dan Lombok Utara, jabatan Ketua DPC sudah diambil alih oleh DPD Partai Gerindra NTB," kata Farin, sapaan akrabnya, usai penyerahan surat B1 KWK kepada bakal calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada 2024 di Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota se-NTB di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Minggu.
Untuk sementara posisi Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lombok Barat dijabat Nauvar Furqani, sedangkan DPC Gerindra Kabupaten Lombok Utara dijabat Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB Sudirsah Sujanto.
"Jadi, untuk Lombok Barat saya sebagai ketua dan Romi sebagai sekretaris. Sedangkan Lombok Utara dijabat Sudirsah Sujanto," ujarnya.
Baca juga: Gerindra serahkan B1KWK 10 calon kepala daerah kabupaten/kota dan Gubernur di NTB
Ia menambahkan Nurhidayah yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat itu diberhentikan karena sudah beralih status keanggotaan menjadi kader Partai Demokrat. Sedangkan Danny Karter Febrianto Ridawan tidak bisa meyakinkan partai hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam proses maju pilkada.
"Dari informasi yang kami terima, dia (Nurhidayah) sudah KTA Demokrat. Kami konfirmasi meski tidak dapat konfirmasinya sehingga kami ambil alih untuk sementara sampai pilkada berakhir," ungkap Farin yang Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB itu.
Menurut Farin, proses pergantian ketua DPC Partai Gerindra merupakan hal yang biasa dan lumrah karena keputusan tersebut juga merupakan prerogatif DPP.
"Kalau Gerindra itu terbiasa langsung mencabut SK lama mengganti SK yang baru. Bunyinya menganulir SK lama dengan SK baru. Jadi, Gerindra itu tidak sama seperti partai lain karena ini partai komando. Semua proses pergantian sepenuhnya prerogatif DPP. Makanya ketika saya dilantik sebagai ketua DPC, saya juga tidak bisa berbicara periode sebab sewaktu-waktu bisa diganti," terangnya sembari mengatakan bahwa hal ini diatur dalam AD/ART, termasuk kader merangkap jabatan di partai.
Baca juga: Prabowo berhutang ke NTB karena menangkan Pilpres 2024
Farin menyatakan dalam proses penunjukan bakal calon hingga mendapatkan B1 KWK, semuanya sudah melalui proses dari tingkat bawah hingga atas. Tentu pertimbangannya itu ada subjektif, objektif dan politis.
"Seperti penjelasan Ketua DPD Gerindra NTB saat penyerahan B1 KWK, bahwa memang hanya satulah yang jatuh dalam sebuah keputusan ini. Namun, karena ini sudah menjadi keputusan, sudah melalui proses, pertimbangan diputuskan yang paling paripurna sehingga muncullah dalam bentuk B1 KWK yang sudah diserahkan," ucapnya.
Oleh sebab itu, karena ini sudah diputuskan melalui surat B1 KWK yang diperintah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, maka semua kader Gerindra di NTB, baik yang duduk di DPRD maupun tidak dan seluruh fungsionaris untuk mematuhinya dan memastikan kemenangan para bakal calon yang diusung Partai Gerindra.
Nurhidayah maju menjadi bakal calon bupati Lombok Barat tanpa didukung Partai Gerindra. Nurhidayah maju berpasangan dengan Imam Kafali dengan diusung Partai Demokrat dan PPP.
Baca juga: Prabowo yakin NTB maju di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda
Baca juga: Gerindra usung Iqbal-Dinda di Pikada NTB 2024
Di Kabupaten Lombok Barat, Partai Gerindra mengusung Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB Nauvar Furqani Farinduan yang berpasangan dengan Khaeratun Fauzan Khalid. Pasangan ini didukung Partai Gerindra dan NasDem.
Sedangkan Danny Karter Febrianto Ridawan yang saat ini masih menjabat Wakil Bupati Lombok Utara hingga batas akhir yang diberikan DPP Partai Gerindra tidak kunjung diusung. Gerindra sudah menyerahkan B1 KWK kepada pasangan Najmul Akhyar-Kusmalahadi Syamsuri untuk maju pada Pilkada Lombok Utara.
Berita Terkait
UMP NTB 2025 naik sebesar Rp2,6 juta
Jumat, 6 Desember 2024 22:19
Pemprov berharap kenaikan UMP NTB jadi Rp2,6 juta diterima semua pihak
Jumat, 6 Desember 2024 22:16
Balap mobil MFoS putaran terakhir digelar di Sirkuit Mandalika-NTB
Jumat, 6 Desember 2024 21:11
Polda NTB agendakan rekonstruksi kasus pelecehan
Jumat, 6 Desember 2024 20:38
Penyidik meminta digital forensik periksa video aksi tersangka tunadaksa
Jumat, 6 Desember 2024 20:37
Korban pelecehan seksual tersangka tunadaksa di Mataram bertambah jadi 15 orang
Jumat, 6 Desember 2024 19:39
Nilai ekonomi kelompok perhutanan sosial di NTB capai Rp223,8 miliar
Jumat, 6 Desember 2024 17:27
Pelayanan di destinasi wisata NTB dioptimalkan saat libur Nataru 2025
Jumat, 6 Desember 2024 17:02