Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan hak politik yang bersangkutan.
"Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDIP dan semua pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya, saya kira memutuskan seperti itu bukan sesuatu yang gampang," ujar Presiden di sela dalam kunjungan kerja di Yogyakarta, Rabu, sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.
Presiden mengatakan Pramono selaku Seskab sudah meminta izin kepada dirinya untuk maju di pilkada, pada dua hari lalu, atau sesaat setelah ditunjuk PDI Perjuangan untuk maju.
Soal perlu atau tidaknya Pramono mundur dari posisi Sekretaris Kabinet, Presiden menegaskan bahwa saat ini pendaftaran baru saja dilakukan.
"Wong baru daftar," kata Jokowi.
Baca juga: Istana: Pramono Anung tak harus mundur dari Seskab saat jadi Cagub DKI
Sebelumnya secara terpisah, Pramono dalam keterangannya saat pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur bersama pasangannya Rano Karno di KPUD DKI Jakarta, Rabu, menyatakan telah meminta izin dua kali kepada Presiden atas langkahnya maju di Pilkada.
"Secara pribadi karena saya saat ini masih menjabat Sekretaris Kabinet di pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, saya telah sampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak dua kali," kata Pramono di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Pramono-Rano daftar Pilkada 2024 di KPU Jakarta
Baca juga: PN Jaksel terbitkan surat untuk Pramono Anung maju Pilkada Jakarta 2024
Menurutnya, Presiden secara spontan mendorongnya untuk maju.
Ia juga menyatakan telah mendapatkan izin dari istri dan keluarga, serta yang paling utama adalah restu serta dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Jokowi: Hak politik Pramono Anung untuk maju di Pilkada 2024
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024). ANTARA/HP-Biro Pers Sekretariat Presiden
