Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut serapan bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) tahap tiga tahun 2024, hingga saat ini sudah mencapai 80 persen dari total 382,3 ton beras yang didistribusikan untuk 38.203 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Sisanya, masih berada di kelurahan masing-masing KPM," kata Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Faisal Abdussomad di Mataram, Jumat.
Baca juga: Sasaran penerima beras cadangan pangan di Mataram bertambah 1.142 KPM
Pendistribusian bantuan beras CPP tahap tiga tahun 2024 untuk bulan Agustus mulai disalurkan ke KPM melalui 50 kelurahan se-Kota Mataram pada 19 Agustus 2024.
Setelah pendistribusian di kelurahan, kelurahan melanjutkan penyaluran ke 38.203 KPM dengan jatah per KPM masing-masing mendapat 10 kilogram.
"Dari hasil pantauan kami di lapangan, penyaluran beras CPP sudah terserap 80 persen," katanya.
Sementara sisanya, kata Faisal, tidak ada kendala, hanya saja mungkin KPM belum bisa datang ambil, karena kesibukannya. Namun demikian, beras CPP mereka tetap bisa diambil kapanpun di kelurahan.
Selama beras belum diambil KPM yang berhak, pihak kelurahan akan menyimpan beras CPP di kantor lurah dan tidak ada pengembalian ke gudang Bulog seperti isu yang beredar.
"Namun, lebih cepat diambil, lebih baik, sebab kami khawatir kelurahan tidak ada ruang untuk penyimpanan dan penyimpanan yang terlalu lama bisa mengurangi kualitas beras," katanya.
Hal tersebut disampaikan, karena adanya isu yang beredar di masyarakat bahwa jika KPM tidak segera mengambil beras CPP dikembalikan ke gudang Bulog dan KPM diminta ambil ke gudang Bulog.
"Isu itu sama sekali tidak benar, justru ada beberapa kelurahan yang mengantarkan langsung CPP ke KPM yang belum ambil di kelurahan," katanya.
Faisal optimistis 20 persen sisa CPP yang belum diterima KPM, bisa tuntas pada akhir pekan ini.
Berita Terkait
P2L dinilai berperan tingkatkan kualitas gizi
Senin, 23 September 2024 20:32
Upaya NTB redam gejolak harga beras
Senin, 23 September 2024 12:49
TPID Sumatera Utara studi tiru pengendalian inflasi di NTB
Jumat, 6 September 2024 20:27
Usulan tambahan anggaran Rp68 triliun Kementan jadi bebani fiskal
Rabu, 28 Agustus 2024 4:19
Semangat kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat paripurna
Sabtu, 17 Agustus 2024 8:46
Butir-butir kurma dari Lombok Utara
Sabtu, 17 Agustus 2024 6:20
Anggota DPR mendorong pemerintah kurangi ketergantungan impor pangan
Sabtu, 17 Agustus 2024 6:17
Kementan katakan langkah mendukung ketahanan pangan dalam negeri
Jumat, 16 Agustus 2024 20:10