Mataram (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sasaran penerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk Januari 2024 bertambah 1.142 keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga menjadi 38.203 KPM dari 37.061 KPM tahun 2023.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram H Lalu Johari di Mataram, Rabu mengatakan, penambahan KPM ini berdampak pada jumlah beras CPP untuk Kota Mataram dengan jatah masing-masing KPM 10 kilogram.
"Tambahan ini, ditetapkan sesuai SK dari pemerintah pusat yang kita terima dari Bulog NTB," katanya.
Baca juga: DKP Kota Mataram usulkan pengeluaran beras cadangan pangan
Baca juga: DKP Mataram sebut bantuan beras CPP berlanjut hingga Maret 2024
Menurutnya, dengan adanya tambahan sasaran KPM itu maka jumlah beras CPP yang akan didistribusikan ke Mataram untuk Januari 2024 sebanyak 382.030 ton dari 370.610 ton pada penyaluran Desember 2023.
Rencananya, pendistribusian beras CPP jatah Januari 2024 akan dilaksanakan pada minggu ketiga atau keempat bulan ini.
"Seperti biasa, sebelum pendistribusian kami akan turun ke dua gudang Bulog untuk melakukan pengecekan stok dan kualitas berasa CPP," katanya.
Pengecekan beras ke gudang Bulog, katanya, dilakukan untuk memastikan stok beras CPP mencukupi, kualitas bagus, dan volume per kantong sesuai yakni 10 kilogram tepat takar.
"Alhamdulillah, penyaluran CPP selama ini lancar dan belum ada pengembalian dari KPM. Kecuali pada penyaluran tahap pertama tahun 2023, ada beberapa KPM mengembalikan karena kemasan rusak tapi langsung diganti," katanya.
Baca juga: DKP Mataram NTB sebut bantuan beras CPP berlanjut hingga Desember 2023
Baca juga: Pemkot Mataram menggelar Gerakan Pangan Murah kendalikan inflasi
Sementara menyinggung tentang kuota CPP untuk jatah Februari dan Maret 2023, Johari mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa menyebutkan secara pasti.
"Untuk kuota Februari dan Maret 2023, kita belum berani pastikan karena belum ada SK. Kalau untuk CPP Januari sudah jelas, karena SK sudah keluar," katanya.
Johari menambahkan, pembagian beras CPP bertujuan sebagai antisipasi mitigasi atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.
"Karenanya, pendistribusian beras CPP diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan pokok KPM," katanya.
Baca juga: DKP Mataram menggencarkan sosialisasi diversifikasi pangan ke sekolah
