Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta civitas academica yang tersebar di kampus-kampus Indonesia untuk mendorong penerapan implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak (RBB) di wilayahnya.
Menurutnya, kampus punya peran vital agar pemerintah daerah di lokasi kampus tersebut dapat sukses menjalankan berbagai program yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Intinya kita berharap bahwa kampus-kampus ini bisa mendorong pemerintah daerah, mendorong birokrasi berdampak diterapkan agar output dari kerja birokrasi ini bisa langsung menyentuh masyarakat,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Kementerian PANRB saat ini sedang mengerjakan program reformasi birokrasi tematik atau RB tematik sebagai langkah inovatif dalam merespons harapan masyarakat pada birokrasi yang berdampak.
RB tematik fokus pada empat prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, serta belanja produk dalam negeri.
Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi.
Transformasi Digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya birokrasi berkelas dunia dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Dia menekankan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, SPBE tidak harus menambah aplikasi.
Anas menilai langkah menambah aplikasi harus sangat dihindari, pemerintah akan terus mengimbau agar instansi menginteroperabilitaskan seluruh aplikasi yang sudah ada.
“Kampus seperti ITS ini bisa mendorong pemda-pemda menginteroperabilitaskan aplikasi yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya. Karena sekarang begitu banyak belanja teknologi, belanja aplikasi, tapi tidak berdampak ke rakyat, kecuali membuat kerumitan baru,” tuturnya.
Dia juga membagikan arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024. Pengadaan CASN tahun 2024, fokus pada pelayanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan; seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah; merekrut talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS; mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital; serta mendukung efektivitas kerja IKN.
Sementara terkait tata kelola jabatan fungsional dosen, ia menyebut, Kementerian PANRB telah memproses usulan dan membahas beberapa hal terkait sinkronisasi ketentuan karier dosen dalam Undang-undang Guru dan Dosen serta tata kelola Jabatan Fungsional.
Baca juga: Kementerian PANRB perkuat mobilitas talenta ASN
Baca juga: Indonesia-Selandia Baru perkuat kolaborasi penerapan manajemen
Selain itu, juga dibahas mengenai penghargaan terhadap dosen yang ditugaskan di daerah khusus. Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati berharap pertemuan jajaran civitas academica ITS dengan Menteri PANRB dapat menjadi penyemangat dan memberikan dampak yang baik.
“Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengambil saran dari Pak Menteri dan jajaran lewat acara ini,” pungkas Bambang.
