Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menilai perlunya pembiayaan dari pihak swasta guna mencapai target emisi nol bersih (net zero emission/NZE).
“Ini perlu keterlibatan dari swasta, tidak hanya pemerintah, dan itu harus dibangun benar ekosistemnya. Nah secara finance juga, secara dukungan industri juga harus masuk," kata Eniya saat sesi pleno Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat.
Seperti di sektor energi, Eniya memberikan contoh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang membutuhkan investasi senilai 40 miliar dolar AS guna membangun transmission line.
“Sampai tahun 2033 saja perlu sekitar 40 miliar dolar AS. Belum ditambah power-nya, jadi sumber energi terbarukannya yang sesuai target sampai dengan 2030 sesuai RUPTL (Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), itu butuh lagi 80 miliar dolar AS sampai 2033. Nah ini kalau dibilang berarti kita perlu sekitar Rp1.600-an triliun," jelasnya.
Menimbang kebutuhan pembiayaan dengan nilai jumbo tersebut, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan peran industri dalam negeri.
Selain dukungan finansial, Eniya juga menekankan perlunya sinergi dengan industri lokal. Ia mengingatkan bahwa investasi yang datang dari luar negeri harus tetap mendorong penggunaan produk dalam negeri dengan tetap selaras mengikuti regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Ia juga membeberkan bahwa saat ini Kementerian ESDM bersama Kementerian Perindustrian tengah merumuskan peta jalan (roadmap) industri yang akan menjadi panduan bagi keterlibatan sektor industri dalam mendukung transisi energi.
"Nah ini sedang dibahas dengan Kementerian Perindustrian, kita mau mendetailkan arah yang seperti apa untuk industri. Jadi peran dari industri dan swasta itu sangat penting untuk bisa membantu pemerintah," ucap Eniya.
Baca juga: Bappenas sebut inti keberhasilan program Compact dari pemerintah daerah
Baca juga: Produktivitas ekonomi RI dapat ditopang keuangan syariah
Pada kesempatan yang sama, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum menyampaikan bahwa kesiapan ekosistem, termasuk infrastrukturnya menjadi hal penting untuk menunjang progres transisi energi.
kolaborasi antara pemerintah dan industri diharapkan dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih, sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
"Jadi kita juga melihat beberapa infrastruktur yang lainnya. Kita enggak mungkin membangun jalan tol 2 ribu lebih tanpa buat ekosistem yang bagus," kata Ervan.
Berita Terkait
Bappenas sebut inti keberhasilan program Compact dari pemerintah daerah
Kamis, 5 September 2024 7:17
Program Compact selaras dengan RPJMN 2025-2029
Kamis, 5 September 2024 6:48
Produktivitas ekonomi RI dapat ditopang keuangan syariah
Rabu, 4 September 2024 5:52
Indonesia highlights commitment to circular economy at HLF MSP
Selasa, 3 September 2024 20:07
Komponen "block grant" dominasi TKD dalam 8 tahun terakhir
Selasa, 3 September 2024 5:24
Indonesia serukan kolaborasi nonpemerintah penting bangun negara
Senin, 2 September 2024 20:43
IAF dan HLF MSP mendorong kolaborasi global inovatif
Senin, 2 September 2024 5:44
Indonesia tingkatkan kerja sama internasional capai SDGs lewat HLF MSP
Sabtu, 31 Agustus 2024 22:05