Kemendagri mengingatkan satker penyerapan anggaran sesuai target

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Mey Rany Wahida Utami, mengingatkan satuan kerja (satker) binaan direktoratnya agar penyerapan anggaran triwulan III dan IV sesuai target minimal 99,13 persen.

Mey menyampaikan pernyataan tersebut dalam Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III, dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran bagi Satker Pusat, Dekosentrasi, dan Tugas Pembantuan Tahun 2024.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, Mey menjelaskan bahwa satker perlu mencapai target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yakni 96, dan mengevaluasi IKPA di masing-masing satker.

Selain itu, dia mengatakan bahwa satker perlu memerhatikan kaidah-kaidah pelaporan dan periodisasi penyusunan laporan keuangan agar tertib, mencermati kembali dokumen pertanggungjawaban kegiatan sebagai upaya mitigasi risiko temuan berulang, dan melakukan koordinasi intensif dengan mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Pada periode Semester I TA. 2024, terdapat 10 satuan kerja satker binaan Ditjen Bina Adwil yang memperoleh nilai IKPA dan realisasi anggaran terbaik. Daerah-daerah tersebut adalah:
1. Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan nilai IKPA 100;
2. Inspektorat Provinsi Jambi dengan nilai IKPA 100;
3. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai IKPA 98,46;
4. DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai IKPA 98,43;
5. BAPPEDA Provinsi Riau dengan nilai IKPA 98,23;
6. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IKPA 98,00;
7. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dengan nilai IKPA 97,72;
8. DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai IKPA 97,70;
9. Inspektorat Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai IKPA 96,87; dan
10. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan nilai IKPA 96,83.

“Selamat kepada satker dekonsentasi yang berhasil menorehkan prestasi dengan capaian IKPA yang tinggi. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan komitmen Bapak, Ibu dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran,” katanya.

Pada kesempatan itu, Mey turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengelola keuangan Kemendagri atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut.

Baca juga: Sejumlah Pj kepala daerah raih apresiasi mendorong kesejahteraan-ekonomi
Baca juga: Kemendagri selenggarakan forum orientasi anggota DPRD terpilih

“Dan saya harapkan dapat meningkatkan komitmen, dan kinerja pengelolaan anggaran oleh seluruh pemangku anggaran. Prestasi ini tidak akan berhasil tanpa pelaporan dan pengadministrasian yang baik” ujarnya.

Menurut dia, penyusun laporan keuangan harus dapat mencermati pelaporan Laporan Keuangan dengan mengungkapkan segenap transaksi keuangan dan permasalahan di lapangan, serta mengupayakan perbaikan atas permasalahan tersebut.