Pemkot Mataram evaluasi serapan anggaran 2018

Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengevaluasi serapan anggaran pada trimester III-2018 di organisasi perangkat daerah (OPD).

Evaluasi serapan anggaran tersebut dipimpin oleh Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang bersama Asisten III Setda Kota Mataram Hj Baiq Evi Ganevia di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Senin.

Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, dari tiga kategori merah, kuning, dan hijau, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram dinyatakan telah berhasil mencapai realisasi fisik dan keuangan diatas 80 persen dan masuk kategori hijau.

"DP3A menjadi satu-satunya OPD yang masuk kategori hijau dalam penggunaan anggaran sampai dengan trimester ketiga pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun 2018," katanya.

Sementara Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menjadi satu-satunya OPD yang masuk kategori merah, dengn capaian realisasi fisik dan keuangan di bawah 40 persen.

"Sedangkan 47 OPD lain berada dalam kategori kuning dengan capaian bervariasi antara 40-80 persen," sebutnya.

Secara keseluruhan diakui Martawang bahwa realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD sampai dengan 14 Oktober 2018 belum mencapai target yang sampai dengan bulan Oktober ditetapkan sebesar 86,67 persen. Sedangkan realisasi fisik baru berada pada angka 62,53 persen dan realisasi keuangan baru 59,31 persen.

Meski capaian yang belum terlalu baik, kata Martawang, dapat dimaklumi mengingat banyaknya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena adanya kejadian bencana gempa bumi berkepanjangan yang menimpa Kota Mataram, Agustus 2018.

Namun demikian dipastikan, Pemerintah Kota Mataram akan berupaya untuk mempercepat realisasi dengan terus menggenjot program kerja yang masih mengalami penundaan.

"Dalam percepatan yang akan dilakukan nanti, diharapkan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan dalam posisi tergesa-gesa di akhir tahun. Harus tetap memperhatikan kualitas dan juga dilaksanakan secara prosedural," katanya.

Sementara menanggapi hasil evaluasi yang menyatakan BKD Kota Mataram masih ada dalam kategori merah atau dengan capaian di bawah 40 persen, Kepala BKD Kota Mataram HM Syakirin Hukmi menyampaikan setidaknya ada dua kendala dominan yang dihadapi oleh OPD yang dipimpinnya untuk memperoleh capaian lebih tinggi.

Salah satu yang paling dominan adalah terkait dengan pembelian atau pengadaan tanah, antara lain untuk pengadaan lahan parkir RSUD Kota Mataram dan untuk pembangunan perumahan nelayan.

"Meski lahan yang akan dibebaskan tampaknya tidak terlalu banyak, namun Sanggaran yang dibutuhkan cukup besar. Oktober ini akan kita selesaikan," ucapnya.

Dalam pengadaan tanah dijelaskan Syakirin, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus melalui persetujuan banyak pihak. Seperti halnya untuk pembelian tanah wakaf yang prosesnya panjang karena harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Agama, belum lagi bila masih ada masyarakat yang belum setuju.

"Sedangkan kendala dominan yang kedua yang kita dihadapi untuk memperoleh capaian sesuai target adalah terkait dengan belanja tidak langsung, dalam hal ini terkait dengan hibah bantuan sosial yang tidak mudah untuk direalisasikan," katanya. (*)