Bappeda Mataram verifikasi basis data terpadu kemiskinan

id Bappeda ,Mataram,Kemiskinan

Bappeda Mataram verifikasi basis data terpadu kemiskinan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Ir Amirudin M.Si.

Apabila sudah ada basis data terpadu yang akurat, kita bisa lebih mudah untuk merencanakan program-program penanganan kemiskinan di kota ini
Mataram (Antaranews NTB) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera melakukan verifikasi terhadap basis data terpadu kemiskinan di Mataram guna mencapai target penurunan setiap tahun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Ir Amirudin M.Si di Mataram, Senin, mengatakan, keberadaan basis data terpadu kemiskinan sangat penting untuk menyesuaikan program pemerintah kota dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota ini.

"Apabila sudah ada basis data terpadu yang akurat, kita bisa lebih mudah untuk merencanakan program-program penanganan kemiskinan di kota ini," katanya.

Ia mengatakan untuk mendapatkan basis data terpadu terhadap angka kemiskinan tersebut, Bappeda telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi sekaligus turun lapangan ke setiap kepala keluarga (KK) yang teridentifitasi miskin.

Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram tahun 2017, menyebutkan angka kemiskinan di Mataram sebanyak 9,55 persen atau 44.529 orang.

Mereka yang masuk kategori miskin inilah yang akan kami data kembali "by name by address", termasuk titik kordinat posisi rumah serta apa pemicu mereka masuk menjadi keluarga miskin.

"Dengan demikian, kita bisa mendapatkan data warga miskin yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempermudah pemerintah untuk melakukan intervensi," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan verifikasi pendataan warga miskin itu sebenarnya sudah mulai dilaksanakan apa bulan Juli 2018, namun terhenti karena adanya bencana gempa bumi sehingga semua petugas masih fokus dalam penanganan pascabencana.

"Namun demikian, kami targetkan bulan November program tersebut bisa tuntas agar dalam APBD 2019, berbagai kegiatan penanganan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran," katanya.

Kepala BPS Kota Mataram Isya Ansori sebelumnya mengatakan, jumlah angka kemiskinan di Kota Mataram sebesar 9,55 persen itu sebenarnya tinggal "keraknya" saja, sehingga agak sulit untuk dientaskan.

Apalagi, Kota Mataram memiliki sejumlah titik kawasan yang tingkat kepadatan penduduknya cukup tinggi terutama pada kawasan berpenduduk asli, sehingga pemerintah sulit melakukan intervensi kecuali direlokasi.

"Relokasi tentunya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi jika dilihat dengan kasat mata tingkat kemiskinan di mataram sudah bagus. Bahkan di NTB hanya Kota Mataram yang tingkat kemiskinannya satu digit, yang lain masih belasan bahkan secara nasional," ujarnya. (*).