KPU nilai kampanye pilkada serentak di NTB aman

id NTB,Pilkada NTB 2024,Pilkada 2024,KPU NTB

KPU nilai kampanye pilkada serentak di NTB aman

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB). ANTARA/Muhammad Khuwailid.

Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai sejauh ini pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon (paslon) baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada pilkada serentak 2024 masih berjalan dengan aman dan lancar.

"Sejak tahapan kampanye dimulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan hari ini masih berjalan dengan baik, sebagaimana catatan evaluasi kami di KPU NTB," kata Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid di Mataram, Minggu.

Ia mengaku KPU NTB belum menerima persoalan atau pun laporan pelaksanaan kampanye di wilayah NTB adanya gangguan pelaksanaan kampanye oleh masing-masing paslon.

"Kita harapkan masing-masing paslon bisa melaksanakan kampanye secara baik," ucapnya.

Khuwailid mengatakan pelaksanaan kampanye ini ada yang dilakukan oleh paslon atau tim paslon, termasuk juga ada yang difasilitasi oleh KPU setempat sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) RI.

Dia menjelaskan bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU yaitu debat, baik debat terbuka serta kampanye melalui iklan di media massa.

Baca juga: PBNU pengecualian pengurus yang menjadi peserta aktif Pilkada serentak 2024

"Insya Allah akan dibuat iklan mulai 14 hari sebelum hari H pemungutan suara. Ada pemasangan alat peraga kampanye serta pencetakan bahan kampanye," ujarnya.

Namun demikian, mantan Ketua Bawaslu NTB, hal ini tidak memungkiri meski pelaksanaan kampanye berjalan aman dan lancar, pihaknya juga menerima adanya laporan pelanggaran yang dilakukan oleh para paslon, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Bima.

Baca juga: Sebanyak 188 kampanye paslon pilkada di NTB tanpa surat pemberitahuan

"Data pelanggaran, rinciannya ada di Bawaslu, namun laporan yang masuk ke kami (KPU) di Kabupaten Bima ada peristiwa penyerangan pada masa kampanye. Motifnya tidak terkait dengan elektoral, namun ini peristiwa sosial yang perlu diatensi agar tak berdampak pada elektoral," katanya.