China sebut hasil pemilu adalah urusan internal Jepang

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menegaskan bahwa hasil pemilu yang dipercepat di Jepang adalah urusan internal negara tersebut, meski menambahkan adanya keinginan agar kedua negara tetap dapat bekerja sama dalam arah yang sama.

"Kami mengetahui hasil pemilihan umum Jepang, hal tersebut adalah urusan internal Jepang, dan China tidak memiliki komentar mengenai hal itu," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

Dalam pemilu dipercepat yang diadakan pada Minggu (27/10), Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang sejak 1955 dan mitra koalisinya, Partai Komeito, hanya memperoleh 215 kursi.

Jumlah tersebut kurang dari 233 kursi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan jumlah kursi mayoritas di majelis rendah parlemen yang beranggotakan total sebanyak 465 kursi.

Partai oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), memperoleh 148 kursi. Partai Inovasi Jepang muncul sebagai partai terbesar ketiga dengan 38 kursi, diikuti oleh Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPP) dengan 28 kursi, Reiwa Shinsengumi mendapat 9 kursi, Partai Komunis Jepang memperoleh 8 kursi, sementara partai independen mengklaim 12 kursi.

Baca juga: SD Daiichi Hino ikuti pertukaran budaya

"Hanya hubungan China-Jepang yang berkelanjutan, sehat dan stabil yang dapat memenuhi kepentingan mendasar kedua bangsa. Kami berharap Jepang akan bekerja sama dengan China dalam arah yang sama," ungkap Lin Jian.

Lin Jian juga mengungkapkan China berharap pemerintahan baru Jepang dapat bertindak berdasarkan prinsip dan konsensus dalam empat dokumen politik antara China dan Jepang.

"Selain itu secara komprehensif memajukan hubungan strategis yang saling menguntungkan, dan berusaha membangun hubungan China-Jepang yang konstruktif dan stabil yang sesuai untuk era baru," tambah Lin Jian.

Baca juga: SMKN 3 Mataram jajaki peluang agar alumni bisa bekerja di Jepang

Atas hilangnya dominasi LDP tersebut, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyatakan akan memimpin reformasi besar-besaran LDP. Mengenai pembentukan pemerintahan baru, Ishiba mengindikasikan bahwa LDP akan terlibat dalam negosiasi baik di dalam partai maupun dengan kelompok oposisi untuk mendapatkan dukungan yang cukup guna membentuk pemerintahan.

Sebuah partai atau koalisi sejumlah partai di Jepang membutuhkan 233 kursi untuk membentuk pemerintahan dengan mayoritas sederhana. Ishiba menyatakan kesediaannya untuk bernegosiasi dengan partai-partai oposisi mengenai isu-isu kebijakan tertentu, yang mengisyaratkan bahwa LDP mungkin akan mencari dukungan dari luar untuk membentuk kabinet baru, yang harus dibentuk dalam waktu satu bulan setelah hari pemilihan.