Mataram, 15/7 (ANTARA) - Manajemen PT PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya menambah daya mampu pembangkit listrik agar krisis energi listrik di wilayah itu teratasi di awal tahun 2011. 

  "Perkiraan kami awal tahun 2011 krisis listrik di NTB teratasi," kata General Manager (GM) PT PLN Wilayah NTB, Mohamad Sofyan, ketika berdialog dengan Wakil Gubernur NTB, Badrul Munir, yang meninjau pos pelayanan PLN Cabang Mataram dan Sektor Lombok, Rabu malam.

  Munir melakukan peninjauan lapangan guna mengetahui pelayanan optimal manajemen PT PLN Wilayah NTB, sehubungan dengan upaya Pemerintah Provinsi NTB mempersiapkan infrastruktur dasar untuk mendukung kemajuan pembangunan.  

  Belakangan ini, Wagub NTB periode 2008-2013 itu gencar melakukan lobi-lobi dengan investor yang berminat mengembangkan sektor kepariwisataan sehingga perlu memahami kondisi kelistrikan di daerah itu.

  Dalam tinjauan lapangan itu, Munir mempertanyakan kesiapan manajemen PT PLN NTB menyikapi krisis kelistrikan yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

  GM PLN NTB mengatakan, tahun ini sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok berbahan bakar batu bara berkapasitas 75 Mega Watt (MW) yakni 1 x 25 Mega Watt (MW) dan 2 x 25 MW.

  Acara "Groundbreaking" proyek PLTU yang didanai APBN dan Anggaran PLN (APLN) itu telah dilaksanakan 40 April lalu di Dusun Jeranjang (proyek PLTU 2 x 25 MW), Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

  "Pembangunan PLTU Batu Bara Jeranjang dengan kapasitas 76 MW itu dijadwalkan rampung akhir tahun 2010 sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat NTB awal tahun 2010," ujarnya.

  Selain itu, manajemen PT PLN Wilayah NTB juga memprogramkan penambahan daya terpasang sebesar 35 MW di tahun 2010 yang kini sudah memasuki tahapan tender.

  Sofyan mengatakan, penambahan 35 MW masing-masing 10 MW untuk memperkuat jaringan listrik di sistem Sumbawa dan Bima dan 15 MW untuk sistem Lombok.

  Namun, mesin pembangkit listrik untuk penambahan daya 35 MW di Pulau Sumbawa dan Lombok di tahun 2010 itu jenis diesel MFO atau pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan bahan bakar MFO (Marine Fuel Onisasi).

  PLN dituntut untuk menggunakan energi terbaharukan pengganti bahan bakar minyak (BBM) solar terkait program penghematan pemakaian energi listrik, sehingga penambahan mesin diesel untuk pembangkit listrik mengarah kepada bahan bakar MFO.

  Dengan demikian, di pengujung tahun 2010 akan ada penambahan daya mampu pembangkit listrik manajemen PT PLN Wilayah NTB lebih dari 100 MW sehingga krisis listrik yang selama ini terjadi dapat teratasi.

  Pada kondisi riil saat ini, PLN Sektor Lombok yang melayani seluruh wilayah di Pulau Lombok dan pulau-pulau kecil (gili) tengah mengalami devisit energi listrik sebesar 10 Mega Watt (MW) sehingga pemadaman bergilir tidak bisa dihindari.

  Beban puncak Sektor Lombok sudah mencapai 106 MW lebih sementara daya mampu hanya 96 MW, sehingga terjadi devisit pasokan listrik sekitar 10 MW lebih.

  Berbeda dengan daya mampu pembangkit listrik di Cabang Sumbawa yang mencapai 21 MW namun beban puncak telah mencapai 20,5 MW sehingga hanya kelebihan 0,5 MW.

  Sementara daya mampu Cabang Bima sebesar 20,3 MW namun beban puncaknya telah mencapai 20,5 MW, sehingga jika terjadi pemeliharaan satu unit saja mesin pembangkit maka terjadilah pemadaman bergilir.

  "Itu upaya jangka pendek yang ditempuh manajemen PLN NTB guna mengatasi krisis listrik," ujarnya.

   Jangka menengah

  Manajemen PT PLN NTB juga memprogramkan penambahan daya mampu jangka menengah dan panjang yang antara lain melalui program lanjutan percepatan penyediaan energi listrik.

  Manajemen PLN sudah mengusulkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk program 2 x 25 MW di Pulau Lombok, dengan dukungan dana pinjaman luar negeri (loan) dari Korea.  

  Lokasinya di Lombok belum ditetapkan karena program 2 x 25 MW itu diagendakan untuk tahun 2012.

  "PLN juga akan tengah mengupayakan penyediaan energi listrik swasta berkapasitas 2 x 25 MW untuk kebutuhan listrik di wilayah NTB, namun diprogramkan di tahun 2013," ujar Sofyan. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026