Pemerintah China protes keras UU Zona Maritim Filipina

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China memprotes keras Undang-Undang (UU) Zona Maritim Filipina (the Philippines’ Maritime Zones Act) karena memasukkan "Huangyan Dao" ke dalam wilayah negara tersebut.

"Pada 10 November, pemerintah China merilis pernyataan tentang garis dasar laut teritorial yang berbatasan dengan Huangyan Dao. Apa yang disebut 'UU Zona Maritim Filipina' bertujuan untuk semakin memperkuat putusan arbitrase ilegal di Laut Cina Selatan dalam bentuk undang-undang domestik dan secara ilegal memasukkan Huangyan Dao milik China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing pada Senin (11/11).

Pada 8 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani UU Zona Maritim Filipina sebagai bentuk mengoperasionalkan Putusan Arbitrase Filipina tahun 2016 yang menetapkan batas-batas hak maritim Filipina termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut (370 kilometer) sehingga Filipina memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan energi dan sumber daya lainnya.

UU tersebut adalah hasil dari putusan arbitrase 2016 yang memenangkan Filipina atas China yaitu menegaskan ZEE Filipina dan menentukan fitur di Laut Filipina Barat sebagai perairan teritorialnya sendiri sehingga memasukkan Huangyan Dao atau Beting Scarborough ke wilayah ZEE Filipina.

"Huangyan Dao selalu menjadi wilayah China. Sesuai dengan hukum internasional termasuk seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan hukum China tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, pemerintah China telah membatasi dan mengumumkan garis pangkal laut teritorial yang berbatasan dengan Huangyan Dao," ungkapnya.

Huangyan Dao atau Karang Scarborough merupakan satu-satunya pulau yang muncul ke permukaan air di antara Kepulauan Zhongsha (Macclesfield Bank).

China menyebut sebagian besar pulau serta terumbu karang Nansha Qundao (Kepulauan Spratlys) serta perairan terkait ke dalam zona maritim Filipina adalah milik China.

"Langkah (Filipina) itu sangat melanggar kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim China di Laut Cina Selatan. Tiongkok dengan tegas menentangnya dan akan terus melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan hukum untuk dengan tegas mempertahankan kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya," tambahnya.

Pemerintah China pun memandang UU Zona Maritim Filipina ilegal karena semakin memperkuat putusan arbitrase ilegal di Laut China Selatan dalam bentuk undang-undang domestik.

"Kami mengutuk keras dan menentangnya dengan tegas. Putusan arbitrase di Laut China Selatan tersebut ilegal, batal demi hukum. China tidak menerima atau mengakuinya. Kami menentang dan tidak menerima klaim atau tindakan apa pun berdasarkan putusan tersebut," tegasnya.

Apa yang disebut dalam UU Zona Maritim Filipina itu juga dinilai melanggar Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct) di Laut China Selatan dan akan membuat situasi di Laut China Selatan semakin rumit.

Terkait dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri AS yang mendukung Filipina, Lin Jian menyebut AS sudah lama menghasut Filipina untuk terlibat dalam tindakan pelanggaran dan provokasi di Laut China Selatan, seolah-olah wilayah tersebut membutuhkan lebih banyak ketidakstabilan.

"Niat jahat ini sangat jelas terlihat oleh semua orang. Sambil mendesak negara-negara lain untuk mematuhi UNCLOS, AS menolak untuk bergabung, yang sepenuhnya mengungkapkan kemunafikan dan standar gandanya. Arbitrase Laut China Selatan itu sendiri melanggar UNCLOS dan merupakan lelucon politik, dan apa yang disebut putusan arbitrase adalah ilegal, batal demi hukum," tegasnya.

Huangyan Dao atau Scarborough Shoal atau Beting Scarborough adalah formasi terumbu karang berbentuk lingkaran yang terbentang sepanjang 230 km dari Filipina dan 1.000 km dari Pulau Hainan China.

Baca juga: China menyiapkan bernegosiasi dengan Indonesia soal klaim di laut

Beting Scarborough sendiri masuk ke dalam kepulauan Macclesfield atau Macclesfield Bank atau disebut China sebagai Zhongsha yang dimasukkan ke dalam distrik Xisha, provinsi Hainan.

China mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan yuridiksi atas perairan yang berbatasan dengan Laut China Selatan yang meliputi Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha).

Baca juga: Menhan \dan Dubes AS jajaki kerja sama keamanan maritim

Kepulauan Paracel terdiri dari Pulau Woody, Pulau Lincoln, Pulau Duncan, Pulau Money, Pulau Pattle dan Pulau Triton Island. Kepulauan Spratly terdiri dari karang Fiery Cross, karang Subi, karang Mischief, karang Johnson South, karang Gaven, karang Hughes dan karang Cuarteron. Di pulau-pulau tersebut juga terkandung minyak bumi maupun sebagai jalur perdagangan laut serta kaya akan ikan