Indonesia seimbangkan target iklim dan aspek pembangunan

id perubahan iklim,klh,target iklim,ndc

Indonesia seimbangkan target iklim dan aspek pembangunan

Tangkapan layar -  Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Laksmi Dhewanthi (ujung kanan) dalam diskusi di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan dipantau daring di Jakarta, Jumat (15/11/2024) ANTARA/Prisca Triferna

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus berupaya menyeimbangkan target iklim dengan aspek pembangunan lain untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dibarengi dengan agenda lingkungan.

"Agenda perubahan iklim hanyalah salah satu dari isu lingkungan hidup di dalam rencana pembangunan kami," kata Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Laksmi Dhewanthi dalam diskusi di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan dipantau daring di Jakarta, Jumat.

Laksmi mengatakan bahwa komitmen penanganan perubahan iklim Indonesia tidak hanya karena telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016, tapi juga telah menjadi mandat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk memastikan lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat.

Baca juga: Dinas KLH: banjir Dompu akibat hutan gundul

Untuk itu, selain agenda perubahan iklim Indonesia memiliki isu lain yang mendukung penciptaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu strategi untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen sambil tetap memastikan agenda iklim berjalan, Pemerintah Indonesia tengah mendorong sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land use/FOLU) untuk mencapai kondisi net sink atau tingkat penyerapan lebih besar dari emisi pada 2030.

Baca juga: NTB menerima penghargaan provinsi dengan indeks KLH terbaik

Dengan demikian, kata Laksmi, maka sektor lain seperti energi dan industri memiliki jeda untuk melakukan transisi demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

"Kami memperkirakan emisi dari sektor FOLU pada 2030 adalah -140 juta ton CO2 ekuivalen. Dengan sektor kehutanan dalam kondisi -140 juta ton CO2 ekuivalen akan dapat memberikan kesempatan sektor lain mengemisi karena kami masih harus mengembangkan sektor ekonomi dan industri untuk memenuhi kebutuhan energi per kapita dan mengurangi kemiskinan," jelasnya.

Dia menutup penjelasannya dengan memastikan bahwa Indonesia berusaha mengembangkan agenda iklim dengan kemajuan salah satunya lewat pembangunan rendah karbon yang saat ini terus dikejar.