Pemkot Mataram usulkan pembangunan rusunawa nelayan

id Pemkot Mataram, rusunawa, nelayan

Pemkot Mataram usulkan pembangunan rusunawa nelayan

Ilustrasi - Dua nelayan melintas di dekat kompleks Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di kelurahan Banambungan, Mariso, Makassar, Sulsel. (FOTO ANTARA/Darwin Fatir/YU/ss/mes/13).

Pembangunan Rusunawa nelayan itu khusus untuk merelokasi sekitar 90 kepala keluarga(KK) yang masih berada di sempadan pantai dan rawan terdampak abrasi pantai setiap tahun
Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kota(Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat(NTB), mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi nelayan senilai Rp22 miliar untuk satu "twin blok" atau 90 kamar.

"Pembangunan Rusunawa nelayan itu khusus untuk merelokasi sekitar 90 kepala keluarga(KK) yang masih berada di sempadan pantai dan rawan terdampak abrasi pantai setiap tahun," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, HM Kemal Islam, di Mataram, Rabu.

Menurutnya, Rusunawa nelayan yang diajukan itu berbeda dengan Rusunawa umum yang telah dibangun sebelumnya. Di mana jika Rusunawa umum dibangun dengan bentuk fisik satu "twin blok" berlantai lima, namun untuk Rusunawa nelayan dibangun hanya tiga lantai.

Karenanya, luas lahan yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan Rusunawa umumnya yakni untuk satu twin blok Rusunawa nelayan membutuhkan sekitar 70 hektare lahan sedangkan Rusunawa umum hanya 35 hektare.

Selain itu, kamar padaRrusunawa nelayan juga bertipe 36 yakni dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan satu dapur.

Dikatakan, luasnya kebutuhan lahan untuk Rusunawa nelayan ini karena pemerintah akan membangun fasilitas sosial, fasilitas umum dan lahan kerja untuk para nelayan.

"Lahan kerja nelayan berupa gudang alat tangkap dan fasilitas menjemur ikan," katanya.

Dikatakan, dalam proses pembangunan Rusunawa nelayan, Pemkot Mataram menerima barang jadi tidak dalam bentuk dana seperti Rusunawa-Rusunawa lainnya.

Pemkot Mataram hanya menyiapkan pembebasan lahan dan melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. "Harapannya, jika proses pembebasan lahannya pada 2018 tuntas, maka 2019 Rusunawa nelayan bisa mulai dibagun," katanya.

Ditambahkannya, saat ini pemerintah masih melakukan negosiasi pembebasan lahan untuk Rusunawa nelayan di kawasan Bintaro, dengan luas sekitar 2,1 hektare.

"Jumlah itu sudah lebih dari kebutuhan, karena untuk Rusunawa nelayan kita merencanakan membangun dua twin blok, dengan total kebutuhan lahan sekitar 1,6 hektare," katanya. (*)