Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminurlah meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan transaksi jual beli proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
"Kami minta aparat penegak hukum untuk turun menyelidiki dugaan transaksi proyek DAK di Dikbud NTB," ujarnya di Mataram, Rabu.
Ia mengaku dampak dari dugaan transaksi proyek ini, pekerjaan fisik di sekolah terhambat. Karena ada indikasi oknum pejabat di Dikbud NTB masih mengatur rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di sekolah.
"Kendala-nya karena ada dugaan pengaturan rekanan, kan ada indikasi transaksional untuk menentukan rekanan itu," ungkap Haji Maman sapaan akrabnya.
Baca juga: Kejati selidiki dugaan korupsi DAK Dikbud NTB senilai Rp42 miliar
Ia mencontohkan pengerjaan proyek DAK di SMAN 1 Parado dengan anggaran Rp1,3 miliar. Menurut informasi yang diterimanya, supplier dan pemenang tender serba kesulitan. Semua material mayor berupa besi, granit/keramik, baja ringan (rangka baja) untuk atap, seng multiroof berpasir, serta cat dibeli dan diambil alih Dikbud NTB. Sementara pemasangan di tempat pekerjaan dikerjakan pemenang tender. Di sisi lain, batas waktu pekerjaan sampai akhir bulan ini.
"Material mayor yang disiapkan oleh Dikbud seperti besi, rangka baja, seng belum sampai di lokasi pekerjaan. Sedangkan keramik sudah ada sebagian yang sampai," terang Anggota Komisi III DPRD NTB ini.
Menurut dia, terhambat-nya pengiriman material ini menyulitkan pemenang tender untuk merampungkan pekerjaan. Apalagi, hingga akhir pekan lalu material tersebut belum tiba di Bima.
"Waktu kan tinggal beberapa minggu dan harus tuntas," ujarnya.
Baca juga: Polisi panggil pejabat Dikbud NTB terkait korupsi dana BOS SMAN 9 Mataram
Maman pesimis rekanan bisa menyelesaikan pekerjaan akhir tahun ini.
"Kan akhir tahun ini, tentu semua pekerjaan harus selesai. Bagaimana mau kejar, sementara sebagian sekolah baru bangun pondasi, ada juga yang baru bongkar atap untuk rehab," jelasnya.
Karena itu, dia meminta Pj Gubernur NTB mengganti Kepala Dinas (Kadis) Dikbud NTB Aidy Furqan. Karena realisasi proyek DAK ini belum ada progres yang menggembirakan.
"Saya minta Pj Gubernur untuk mencopot kadis, kabid SMA, dan PPK (pejabat pembuat komitmen). Harus dicopot itu, karena hari ini realisasi fisik proyek DAK ini, ada yang sama sekali belum ada. Contohnya SMAN 3 Bolo," ucapnya.
Baca juga: Kejati NTB telusuri pidana pada pengelolaan DAK dikbud Rp42 miliar
Dia mengatakan, dampak buruk dari molor-nya pekerjaan ini, maka DAK tahun depan akan berkurang.
"Tahun ini anggarannya juga berkurang, ini dampak dari tidak bagusnya pengelolaan DAK tahun 2022 dan 2023. Jadi Dikbud harus dipimpin orang-orang yang punya kompetensi dan mumpuni," ujarnya.
Maman menegaskan akan terus mengawal realisasi dan progres pengerjaan proyek DAK fisik ini.
Diketahui, tahun 2024 ini Dikbud NTB mendapat DAK fisik sekitar Rp99 miliar. Dengan rincian, Rp69 miliar untuk SMA, sedangkan sisanya untuk SMK dan SLB.
Baca juga: Kejati NTB telusuri pidana pada pengelolaan DAK dikbud Rp42 miliar
Polisi diminta usut dugaan jual beli proyek di Dikbud NTB
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Aminurlah. (ANTARA/Nur Imansyah).
