Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor meminta agar pemerintah mengajak masyarakat berdialog secara langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional (PSN) guna mendapatkan hasil terbaik.
"Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas," kata Paul dikutip keterangan resminya.
Hal itu disampaikan Paul usai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema "Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024" di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Jumat.
Saat itu, dilakukan juga pemaparan materi hasil riset BRIN terkait Papua dan penjabaran tentang Papua roadmap.
Ia meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru, agar programnya sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.
"Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Paul.
Baca juga: PLN UIP Nusra dan Kejati NTT bersinergi kawal PSN Ketenagalistrikan
Untuk diketahui pada 2025, Presiden Prabowo meminta 30 PSN rampung. Untuk wilayah Indonesia timur khususnya Papua, PSN telah ditetapkan di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi hingga perkebunan.
Di sektor pelabuhan, yakni pengembangan Pelabuhan Sorong, sektor bandara dengan pembangunan Bandara Nabire Baru dan Bandara Siboru Fakfak.
Baca juga: Prabowo minta tanggul laut raksasa Jakarta-Cirebon dikaji
Untuk sektor kawasan industri dibangun Kawasan Industri Teluk Bintuni dan pengembangan industri metanol, amonia, dan pemanfaatan karbon dari hasil carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS) di Teluk Bintuni serta Kawasan Industri Pupuk Fakfak.
Di sektor energi, melalui proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan compression (UCC project) di Teluk Bintuni di Papua Barat.
Selanjutnya, sektor perkebunan, yaitu komoditas kelapa dalam dan industri turunannya di Papua Barat. Lalu, program PSN pengembangan kawasan perbatasan, 10 pos lintas batas negara (PLBN) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.
