Mataram (ANTARA) - cc
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melangsungkan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur, dalam rangka mempererat sinergisitas antara kedua lembaga.
Dalam kunjungan tersebut, PLN UIP Nusra meminta dukungan pendampingan serta pengawalan hukum kepada stakeholder terkait selama menggarap proyek strategis nasional (PSN) kelistrikan di wilayah NTT.
Adapun proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dimaksud termasuk gardu induk, jaringan transmisi, dan pembangkit di Provinsi NTT.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Zet Tadung Allo mengatakan pihaknya siap mengawal proyek nasional yang diamanahkan kepada PLN dalam menyediakan pasokan listrik yang andal dan bermanfaat bagi masyarakat NTT.
"PSN ini wajib di dukung. Pada pelaksanaanya, pemerintah, dalam hal ini PLN, juga mesti ada pertimbangan-pertimbangan sosial agar niat PSN demi kemaslahatan orang banyak bisa diwujudkan," katanya.
Ia juga berpesan agar segala informasi sehubungan dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat dilaksanakan dengan berpegang pada asas keterbukaan.
Dengan begitu masyarakat dapat memahami pentingnya mewujudkan PSN guna menyokong kesejahteraan dan menggerakan roda perekonomian masyarakat NTT.
"Masyarakat harus diayomi, dilibatkan, dan kolaborasi antarkejaksaan dan PLN harus tetap terjaga harmonis, dan kejaksaan siap membantu dan memberikan sumbangsih demi pembangunan nasional di Provinsi NTT," ucap Zet Tadung Allo.
Dalam pertemuan tersebut, General Manager PLN UIP Nusra, Abdul Nahwan, turut menyinggung rencana infrastruktur ketenagalistrikan lainnya, yakni pembangunan PLTP Atadei dan transmisi dari ujung Atambua sampai Kupang, yang juga dalam pelaksanaannya memerlukan pengawalan dari Kejaksaan Tinggi NTT.
Ia mengatakan melalui tahapan ini artinya target PT PLN (Persero) dalam menyediakan listrik andal dan menyeluruh bagi masyarakat NTT melalui pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 sudah berada di depan mata.
Untuk itu, kolaborasi dengan berbagai jajaran stakeholder harus selalu diperhatikan dan ditingkatkan.
"Pendampingan dan bantuan pengamanan dalam kesuksesan PSN ini sangat kami butuhkan. Sinergi ini merupakan upaya mencegah terjadinya konflik di masyarakat dan memastikan pelaksanaan setiap pembangunan dan pengembangan berjalan lancar," ucapnya.
Audiensi dengan Kejaksaan NTT dilakukan PT PLN (Persero) UIP Nusra dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030.
Saat ini, sejumlah proyek infrastruktur ketenagalistrikan di NTT, terutama rencana Pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 di Poco Leok, menjadi fokus PT PLN (Persero) UIP Nusra dalam menyalurkan listrik kepada masyarakat NTT.
Pasalnya, dengan kondisi kemampuan daya di Manggarai yang tersuplai dari PLTP Ulumbu 1-4 eksisting masih terjadi defisit daya sebesar 4,5 MW untuk kondisi saat ini.
Oleh karena itu, pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 menjadi jawaban atas visi perluasan aliran listrik ke berbagai desa di wilayah NTT.
Demi menjangkau seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 di Poco Leok, PT PLN (Persero) UIP Nusra aktif berdialog dan melibatkan masyarakat setempat.
PLN UIP Nusra dan Kejati NTT bersinergi kawal PSN Ketenagalistrikan
Jajaran PLN UIP Nusra menjalin sinergitas dengan Kejati NTT dalam rangka mengawal proyek strategis nasional (PSN) bidang ketenagalistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (ANTARA/HO-PLN)
