Istanbul (ANTARA) - Korea Utara pada Senin (6/1) meluncurkan rudal balistik pertama di tahun 2025 ke arah Laut Timur, yang juga dikenal sebagai Laut Jepang, hanya dua pekan menjelang pelantikan Presiden AS terpilih Donald Trump.
Peluncuran ini telah dikonfirmasi oleh otoritas Korea Selatan dan Jepang, meskipun Pyongyang belum memberikan rincian lebih lanjut.
Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengatakan bahwa rudal tersebut tampaknya memiliki jangkauan menengah, dengan perkiraan jarak tembak antara 3.000 hingga 5.500 kilometer, meskipun analisis lebih lanjut masih berlangsung.
Menurut JCS, rudal itu diluncurkan dari wilayah Pyongyang. Peluncuran ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Seoul di tengah krisis politik Korea Selatan.
Kantor Perdana Menteri Jepang melaporkan bahwa rudal balistik yang diduga diluncurkan oleh Korea Utara jatuh di luar zona ekonomi eksklusif (EEZ) Jepang.
Otoritas Jepang menyerukan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan pesawat, kapal, dan aset lainnya, sambil menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan kontingensi.
Dalam konferensi pers di Seoul, Blinken mengecam peluncuran rudal Korea Utara.
“Kami mengecam peluncuran rudal oleh DPRK hari ini, yang kembali menjadi pelanggaran terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Blinken, menggunakan akronim nama resmi Korea Utara, Democratic People’s Republic of Korea.
Blinken sedang melakukan kunjungan selama dua hari ke Korea Selatan, di mana ia mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul sebagai bagian dari perjalanan terakhirnya sebelum pelantikan Trump pada 20 Januari.
Dalam konferensi pers bersama, Blinken juga mengomentari hubungan Korea Utara dengan Rusia. Ia mengatakan bahwa Pyongyang “sudah menerima peralatan militer dan pelatihan dari Rusia.”
“Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa Moskow berniat berbagi teknologi satelit dan antariksa canggih dengan Pyongyang,” tambahnya.
Blinken juga membahas upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara, mencatat bahwa pemerintahan Biden telah melakukan “berbagai upaya tanpa syarat untuk berkomunikasi dengan DPRK di banyak kesempatan.”
“Namun, tanggapan yang kami terima hanyalah semakin banyak tindakan provokatif, termasuk peluncuran rudal,” kata Blinken.
Sumber: Anadolu
