Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 11 kali secara berturut atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini adalah hasil kerja keras dan kerja nyata semua jajaran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," kata Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha dalam pernyataan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Nurul menuturkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lombok Barat tahun 2024 yang sudah diperiksa oleh BPK menjadi tolak ukur kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Baca juga: Lombok Tengah raih opini WTP ke-13 dari BPK RI
Dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua jajaran yang telah bekerja keras dan disiplin, sehingga Lombok Barat dapat memperoleh opini WTP ke-11 dari BPK.
"Saya berharap agar opini WTP dapat terus dipertahankan dan juga berharap agar kerja nyata dan kinerja yang dilakukan oleh jajaran dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Nurul.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Hardiatullah menyampaikan opini WTP ke-11 kali bukan hanya sekedar kebanggaan tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Baca juga: Pemkab Lombok Timur meraih opini WTP
Dia berkomitmen bahwa lembaga legislatif akan terus melaksanakan fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.
"Marilah jadikan capaian itu sebagai motivasi untuk terus menyempurnakan pelayanan publik," pungkaa Hardiatullah.
