Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berkomitmen menuntaskan berbagai catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Barat terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
"Berbagai catatan dan rekomendasi BPK segera kami tindaklanjuti sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 60 hari," kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Rabu.
Hal tersebut disampaikan setelah Wali Kota Mataram menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (27/5-2025) dan Kota Mataram mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Menurutnya, salah satu catatan yang direkomendasi BPK untuk dapat diselesaikan terkait dengan penggunaan fasilitas sosial. "Hal itu tentu akan menjadi atensi kami untuk segera ditindaklanjuti," katanya.
Wali kota mengatakan semua kabupaten/kota yang mendapatkan catatan BPK, bukan hanya Mataram. Namun catatan BPK itu masih bisa ditoleransi dan diperbaiki.
Baca juga: BPK NTB periksa LKPD Mataram tahun anggaran 2024
Di sisi lain ia mengatakan opini WTP yang diraih Kota Mataram tahun ini merupakan WTP ke-11 dan itu bukan sekedar penghargaan secara statistik semata melainkan sebagai tolok ukur komitmen Pemkot Mataram dalam pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.
"Prestasi itu mencerminkan kesungguhan Pemkot Mataram dalam menjaga kualitas dan keandalan penyusunan laporan keuangan daerah," katanya.
Opini WTP diberikan sebagai bentuk pengakuan atas tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar akuntansi pemerintahan, serta penerapan sistem pengendalian internal yang berjalan secara konsisten dan efektif.
Lebih dari sekadar pencapaian administratif, keberhasilan meraih opini WTP ke-11 menjadi indikator penting terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pembangunan di Kota Mataram.
Capaian tersebut, tambah dia, sekaligus memperkuat posisi Pemkot Mataram dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas sebagai fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Terkait dengan itu ia berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepala daerah terhadap pemerintah dan masyarakat secara umum.
"Semoga ke depan pengelolaan keuangan di Kota Mataram, bisa lebih baik," ucapnya.
