Jakarta (ANTARA) - Ketua Koperasi Merah Putih Pulau Pari, Kepulauan Seribu Usman yang belum lama ini terpilih optimis bisa menjadikan koperasi yang dipimpinnya sebagai motor penggerak ekonomi wilayah.
“Kami ingin koperasi ini dapat meningkatkan ekonomi warga,” kata Usman di Kepulauan Seribu, Sabtu.
Ia menjanjikan koperasi ini akan terbuka untuk seluruh warga dan akan bergerak di berbagai sektor usaha yang sesuai dengan potensi lokal
“Semua bisa bergabung, untuk itu saya mengajak seluruh warga Kelurahan Pulau Pari untuk bersama-sama membangun,” kata dia.
Sementara Lurah Pulau Pari, Muhammad Adriansyah mengatakan pihaknya telah menggelar Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih, untuk mendukung program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Baca juga: Wagub Rano Karno optimistis wisata kepulauan di Jakarta bisa berkembang
"Hari ini kami sudah membentuk kepengurusan koperasi sebagai langkah awal implementasi program dari Bapak Presiden dan semoga bisa segera berjalan dan memberi manfaat nyata bagi warga," kata dia.
Ia mengatakan program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menjadi wadah pengembangan berbagai jenis usaha di tingkat kelurahan.
"Pembentukan koperasi ini menjadi langkah strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat," katanya.
Tercatat, musyawarah dihadiri oleh jajaran aparatur Kelurahan Pulau Pari, tokoh masyarakat, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Ketua RW dan RT, LMK, FKDM, kader PKK, hingga Karang Taruna.
Baca juga: PHE OSES berdayakan kelompok perempuan Pulau Sabira
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mulai membentuk kepengurusan Koperasi Merah Putih melalui musyawarah kelurahan di enam kelurahan yang ada di daerah kepulauan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
"Pembentukan Koperasi Merah Putih ini dilakukan di seluruh enam kelurahan di Kepulauan Seribu. Sudah kita diskusikan dengan Suku Dinas PPKUKM agar koperasi ini secepatnya dimulai," kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaini di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan pembentukan kepengurusan ini menindaklanjuti implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai program prioritas nasional.
Aceng menjelaskan pembentukan koperasi ini membutuhkan proses pengajuan pengesahan badan hukum agar dapat berjalan sah, legal, dan memberikan jaminan perlindungan bagi anggotanya.
"Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Setelah surat keputusan hukum keluar, operasional koperasi bisa segera dimulai," kata dia.
