Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pengadaan berbagai perlengkapan pendukung untuk sekolah rakyat seperti seragam, laptop, dan kebutuhan lainnya ditargetkan rampung pada akhir Agustus atau awal September 2025.
"Sampai sekarang kita masih proses pengadaan untuk seragam, untuk laptop dan untuk keperluan-keperluan lain, yang insya Allah itu baru bisa dibagikan pada akhir Agustus atau awal September," ujar Saifullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Perlengkapan tersebut akan digunakan untuk mendukung tahapan pembelajaran formal yang dimulai setelah masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan masa matrikulasi.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menuturkan pelaksanaan pembelajaran formal di sekolah rakyat akan dimulai setelah masa matrikulasi usai, menyusul tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang berlangsung selama dua minggu terakhir.
"Insya Allah pembelajarannya secara formal akan dimulai setelah masa matrikulasi selesai. Jadi setelah MPLS nanti kemudian ada masa matrikulasi, masa sosialisasi, dan adaptasi pembelajaran," ucapnya.
Gus Ipul mengatakan selama dua minggu pertama, kegiatan sekolah rakyat masih berfokus pada proses pengenalan antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kementerian Sosial, kata dia, juga menyiapkan dukungan pembelajaran digital sebagai bagian dari proses adaptasi setelah masa matrikulasi.
Baca juga: Mensos tindaklanjuti usulan Seskab Teddy jadi Duta Sekolah Rakyat
"Tetapi kurikulum dengan perangkat pembelajarannya sudah disiapkan oleh kita semua, oleh Satgas," kata dia.
Sebanyak 63 dari 100 lokasi Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama secara nasional sudah resmi memulai kegiatannya, pada Senin (14/7).
Total ada 6.130 orang siswa yang sudah menempati di asrama sekolahnya masing-masing, dan mereka saat ini sedang melangsungkan kegiatan orientasi/MPLS selama 14-20 Juli.
Baca juga: Prabowo gets updates on
Kementerian Sosial menargetkan hingga akhir Juli 2025 terdapat 100 Sekolah Rakyat yang sudah operasional secara nasional.
Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.
