Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam yang timbul akibat musim kemarau mulai dari kekeringan hingga kebakaran hutan.
"Kekeringan terjadi akibat kekurangan air selama lima sampai enam bulan, walau kadang tidak menentu," kata Kepala BPBD NTB Ahmadi di Mataram, Selasa.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan dasarian II Agustus 2025 di Nusa Tenggara Barat masih dalam periode puncak musim kemarau dengan curah hujan secara umum kategori rendah berkisar 0-50 milimeter per dasarian.
Beberapa daerah mengalami hari tanpa hujan dengan kategori kekeringan ekstrem karena lebih dari dua bulan tanpa hujan, seperti Kabupaten Sumbawa.
Baca juga: BMKG memprakirakan hujan kategori menengah di NTB terjadi mulai Oktober
Kecamatan Lape di Sumbawa tercatat mengalami 87 hari tanpa hujan atau hampir tiga bulan, Kecamatan Sape di Kabupaten Bima tercatat mengalami 66 hari tanpa hujan, Kecamatan Asakota di Kota Bima yang selama 65 hari tanpa hujan.
Ia mengatakan edukasi dilakukan dengan regulasi yang ada agar masyarakat mengetahui termasuk setiap unit kerja dalam menjalankan berbagai kegiatan, sehingga menjadi acuan agar tidak melanggar regulasi.
Dia mengatakan penanganan cuaca ekstrem, seperti kekeringan akibat kemarau bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
Seluruh pihak harus menyamakan persepsi, termasuk dengan informasi yang akurat menyangkut kehidupan masyarakat.
"NTB mengalami kondisi (cuaca ekstrem) setiap tahun, sehingga kami mengetahui mana daerah yang kurang curah hujan dan mana yang berlebih curah hujan. Daerah selatan yang memiliki curah hujan rendah," ucap Ahmadi.
Baca juga: Sembilan daerah di NTB berstatus siaga darurat kekeringan
Pemerintah NTB menegaskan arah pembangunan tidak terlepas dari aspek kebencanaan mengingat NTB merupakan provinsi kepulauan yang dikelilingi oleh banyak bencana mulai dari darat hingga laut.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendorong penguatan komunikasi risiko bencana di daerah sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menanggulangi suatu bencana.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki tersebut, mengakui komunikasi terkait dengan bencana sebagai strategis untuk mencegah dampak buruk bencana karena banyak hal yang harus dikomunikasikan ke publik supaya ada kewaspadaan.
Baca juga: Sumbawa terdampak kekeringan ekstrem, Pemprov NTB turun tangan
Baca juga: Potensi hujan diperkirakan sangat kecil di NTB
Baca juga: Lima kabupaten di NTB masuk status siaga kekeringan
Baca juga: Curah hujan rendah di NTB diprediksi berlanjut sampai Oktober 2025
