Mataram (ANTARA) - Gelombang aksi massa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyisakan keprihatinan mendalam. Di sejumlah daerah, aspirasi rakyat yang semestinya menjadi wujud kebebasan berpendapat justru berujung pada kericuhan, kerusakan fasilitas umum, bahkan korban jiwa.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, ruang ekspresi tidak boleh berubah menjadi panggung anarkisme.
Di tengah situasi penuh ketegangan, suara para tokoh agama dan masyarakat tampil sebagai cahaya penuntun. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, hingga Gereja Katolik sepakat menyerukan hal yang sama: damai adalah jalan, dialog adalah kunci, persatuan adalah tujuan.
Bahkan Presiden Prabowo Subianto merangkul 16 ormas Islam untuk duduk bersama membicarakan tantangan bangsa. Momentum ini memberi pesan penting bahwa bangsa Indonesia masih memiliki banyak penyangga moral yang siap menjaga tenun persaudaraan di tengah badai.
Aspirasi rakyat adalah hak yang dilindungi konstitusi. Namun, aspirasi kehilangan makna jika disampaikan dengan cara-cara yang merugikan orang banyak. Kerusuhan, pembakaran fasilitas umum, dan peristiwa tragis yang merenggut nyawa seorang anak bangsa di Jakarta adalah contoh nyata bagaimana garis antara perjuangan dan perusakan bisa begitu tipis.
Oleh sebab itu, seruan para tokoh agar demonstrasi berlangsung damai dan bermartabat patut dijadikan pedoman. Aspirasi yang benar harus disalurkan dengan cara yang benar. Aparat pun dituntut menghadirkan pendekatan persuasif dan humanis. Ketika masyarakat dan aparat sama-sama menahan diri, ruang anarkisme akan menyempit dengan sendirinya.
Pilar penyejuk
Indonesia beruntung memiliki modal sosial yang kuat melalui ormas keagamaan dan komunitas adat. Imbauan Nahdlatul Wathan agar masyarakat memperbanyak doa dan tidak mudah terprovokasi, instruksi PBNU untuk menjaga stabilitas nasional, hingga seruan Muhammadiyah agar semua pihak menahan diri, adalah bukti bahwa tokoh agama tetap menjadi jangkar moral bangsa.
Bahkan, doa bersama melalui hizib, istighatsah, maupun misa lintas iman bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga simbol persatuan yang mengikat kebangsaan.
Tokoh agama, adat, dan masyarakat memiliki posisi strategis untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah. Dalam situasi rawan provokasi, kehadiran mereka dapat meredam gejolak dengan bahasa yang lebih diterima oleh masyarakat. Inilah kekuatan khas Indonesia yang tidak dimiliki banyak negara lain.
Meski demikian, seruan damai saja tidak cukup. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk tidak sekadar mendengar aspirasi, tetapi juga menjawabnya dengan kebijakan nyata. Kekecewaan rakyat atas ketimpangan ekonomi, lapangan kerja yang terbatas, atau kebijakan yang dianggap elitis tidak bisa diabaikan.
Solusi damai yang orisinal harus berbentuk keberanian politik untuk membuka ruang dialog formal yang mempertemukan pemerintah, ormas, dan perwakilan masyarakat secara rutin, sehingga aspirasi tersalurkan tanpa harus turun ke jalan.
Selain itu, menghadirkan kebijakan responsif yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, hingga lapangan kerja.
Begitu juga menguatkan peran lembaga legislatif agar kembali fokus pada mandat rakyat, bukan kepentingan politik sesaat.
Terakhir adalah mendorong aparat hukum profesional dan transparan, khususnya dalam kasus yang menyangkut korban sipil, agar keadilan benar-benar ditegakkan.
Langkah-langkah ini akan menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan tanggung jawab negara, sehingga demonstrasi tidak lagi dilihat sebagai jalan tunggal untuk didengar.
Menuju Indonesia damai
Indonesia hari-hari ini sedang diuji oleh gelombang keresahan sosial. Aksi massa, kerusuhan, hingga potensi perpecahan menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa ketenangan bangsa tidak boleh dianggap remeh.
Dalam situasi penuh ketegangan ini, seruan damai dari berbagai tokoh agama, masyarakat, hingga Presiden sesungguhnya adalah fondasi penting untuk menegakkan kembali rasa persatuan. Namun, fondasi itu tidak cukup bila tidak ditopang oleh langkah nyata dari pemerintah dan lembaga negara untuk memperbaiki kebijakan yang timpang.
Ketenangan sosial tidak mungkin tumbuh tanpa keadilan struktural. Akar keresahan masyarakat sering kali bersumber dari rasa ketidakadilan: kebijakan yang tidak berpihak, hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, serta kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar. Karena itu, seruan damai harus diikuti dengan keberanian pemerintah melakukan koreksi, memperkuat institusi hukum, dan menghadirkan kebijakan yang betul-betul menyentuh kebutuhan rakyat banyak.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral. Menahan diri dari provokasi, bijak bermedia sosial, serta mengedepankan dialog dalam menyampaikan kritik adalah wujud nyata cinta tanah air. Sebab, cinta Indonesia tidak hanya dinyatakan dalam simbol dan slogan, tetapi diwujudkan dalam sikap menjaga persaudaraan, menghindari perpecahan, dan memberi ruang bagi perbedaan.
Demokrasi bukanlah soal siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang paling bijak mendengar. Perbedaan pendapat seharusnya menjadi energi korektif, bukan alasan untuk saling meniadakan. Persatuan pun bukan sekadar jargon yang diulang di setiap pidato, melainkan kerja kolektif menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman yang memang menjadi identitas Indonesia.
Sejarah sudah menunjukkan, Indonesia mampu melewati banyak ujian berat berkat persaudaraan. Dari masa perjuangan kemerdekaan, konflik regional, hingga krisis ekonomi, bangsa ini tetap berdiri karena rakyat memilih untuk bersatu. Ujian kali ini pun dapat kita lalui dengan cara yang sama: menolak anarkisme, merawat damai, dan menghadirkan solusi bersama.
Namun, solusi tidak boleh berhenti pada level wacana. Pemerintah daerah hingga pusat harus membuka ruang partisipasi publik yang nyata, di mana suara rakyat didengar tanpa rasa takut, aspirasi dikawal dengan serius, dan kritik dianggap sebagai vitamin demokrasi, bukan ancaman. Media massa juga harus mengambil peran lebih besar sebagai penyalur informasi jernih, bukan justru menyulut api dengan sensasi.
Selain itu, dunia pendidikan perlu kembali meneguhkan peran sebagai benteng moral dan karakter bangsa. Generasi muda harus diajak memahami nilai persaudaraan, kebhinekaan, serta pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog. Tanpa bekal pendidikan kebangsaan yang kuat, kita akan terus mudah terpecah oleh isu sektoral dan kepentingan sesaat.
Peran tokoh agama dan adat juga tidak bisa dikesampingkan. Di tengah masyarakat yang religius, suara ulama, ustaz, pendeta, maupun pemimpin adat memiliki pengaruh besar untuk menenangkan gejolak. Mereka bukan hanya menjadi penjaga moral, tetapi juga mediator yang mampu meredam konflik dengan bahasa hati yang mudah diterima masyarakat.
Tidak kalah penting adalah sikap aparat keamanan. Penegakan hukum harus tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan humanis. Aparat jangan dilihat sebagai pihak yang berhadap-hadapan dengan rakyat, melainkan pelindung yang menjamin setiap warga bisa menyampaikan aspirasi secara aman. Profesionalitas dan keadilan menjadi kunci agar kepercayaan publik kembali pulih.
Menuju Indonesia damai berarti menata ulang banyak hal. Dari kebijakan ekonomi yang inklusif, penegakan hukum yang adil, partisipasi publik yang terbuka, hingga literasi digital agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks. Semua itu membutuhkan kerja bersama, bukan sekadar seruan sesaat.
Dengan begitu, kita tidak hanya menyelamatkan bangsa dari luka hari ini, tetapi juga memastikan masa depan Indonesia tetap utuh, kuat, dan bermartabat. Damai bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Kita harus berani merawatnya dengan sikap arif, hati yang lapang, serta komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hanya dengan cara itulah Indonesia bisa berdiri sebagai rumah besar yang aman, sejahtera, dan dihormati dunia.
