Mataram (ANTARA) - 30 Agustus 2025 adalah akhir pekan yang seharusnya menjadi hari menyenangkan di Kota Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, selepas tengah hari suasana mendadak "pecah" saat gedung DPRD NTB terbakar akibat tindakan anarkis massa aksi.
Ratusan orang dari segala arah berlarian masuk ke dalam bangunan itu untuk menjarah barang-barang berharga dari mulai televisi LED, kipas angin, kursi, pigura hingga papan nama anggota dewan.
Gumpalan asap hitam membumbung tinggi ke langit dari gedung berusia 27 tahun tersebut. Api yang bermula dari lorong komisi di lantai dua, melahap cepat ke seluruh gedung hanya dalam waktu sekitar empat jam.
Saat Ashar, Jalan Udayana yang membentang di depan Kantor DPRD NTB dibuka oleh petugas lalu-lintas dan hanya terlihat kepulan asap putih tipis. Satu per satu massa aksi meninggalkan bangunan yang telah menjadi arang.
Malam itu juga Pemerintah NTB langsung mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah dan legislator di Pendopo Gubernur untuk membahas langkah cepat terkait penanganan pasca unjuk rasa anarkis yang terjadi di ibu kota provinsi.
Konsolidasi dengan berbagai pihak dilakukan secara maraton sejak tanggal kejadian hingga tiga hari kemudian. Pemerintah berupaya menjaga situasi tetap kondusif demi memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan target strategis.
Konsolidasi pemerintah, legislator, aparat, hingga tokoh masyarakat berlangsung serius untuk menenangkan situasi setelah aksi massa yang berujung pembakaran Kantor DPRD NTB itu. Pemerintah menegaskan pentingnya menekan potensi konflik lanjutan agar aktivitas ekonomi warga tidak terganggu.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengimbau pendemo untuk menyampaikan aspirasi secara damai agar proses pembangunan dapat berjalan baik. Situasi kondusif dan aman adalah tiket emas bagi iklim investasi di daerah.
Hari bebas kendaraan
Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram bertindak cepat membersihkan kawasan sekitar Gedung DPRD NTB agar keesokan hari bisa dipergunakan untuk kegiatan hari bebas kendaraan atau car free day.
Sekitar pukul 18.30 WITA, Jalan Udayana bersih dari sisa gas air mata dan sampah orasi yang sempat memenuhi areal sekitar gedung legislatif tersebut.
Langkah Pemerintah Kota Mataram tetap mengelar hari bebas kendaraan untuk membangun kepercayaan publik bahwa Nusa Tenggara Barat, terkhusus Kota Mataram yang menjadi lokasi utama unjuk rasa, telah aman dan terkendali.
Ribuan orang berkumpul di kawasan hari bebas kendaraan. Silang perjumpaan sosial-budaya menumbuhkan rasa kebersamaan di antara warga untuk ikut terlibat menjaga daerah.
Pada Minggu (31/8), sehari seusai pembakaran Gedung DPRD NTB, tak tampak trauma dari raut wajah orang-orang yang memadati kawasan hari bebas kendaraan. Jalan Udayana sepanjang 2 kilometer tetap menjadi ruang ekspresi sejak pagi hingga siang.
Aktivitas hari bebas kendaraan berjalan seperti biasa yang memperlihatkan aspek pemulihan cepat pasca unjuk rasa. Area trotoar padat oleh penjual aneka UMKM, sedangkan badan jalan penuh oleh orang-orang yang sibuk berolahraga.
Pada hari yang sama berbagai organisasi kemasyarakatan dan kelompok mahasiswa mengadakan pertemuan dengan pemerintah untuk menyamakan persepsi tentang unjuk rasa damai agar tidak ada lagi fasilitas publik dan perkantoran yang rusak atau terbakar.
Stabilitas sosial merupakan fondasi kuat bagi pembangunan daerah. Pemerintah memastikan langkah konkret untuk menjaga keamanan, memperbaiki ekonomi, serta mengurangi ketimpangan dapat berjalan secara konsisten dan terukur.
Jumpa massa aksi
Kehadiran pejabat di hadapan massa yang berunjuk rasa memberikan kesan bahwa eksekutif serta legislatif mampu menghargai rakyat. Emosi massa cenderung lebih tenang seusai menyampaikan aspirasi langsung kepada para tokoh publik, sehingga potensi ricuh bisa berkurang.
Pada 1-3 September 2025, ragam unjuk rasa lanjutan kembali terjadi di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat mulai dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, hingga Dompu dan Bima. Situasi unjuk rasa cenderung landai lantaran para kepala daerah turun langsung ke tengah massa aksi.
Di Lombok Utara, ketua dewan dan bupati setempat menemui massa aksi serta menerima poin-poin aspirasi yang disampaikan melalui selembar kertas orasi. Adapun di Kabupaten Dompu, unjuk rasa yang awalnya diwarnai pembakaran ban, langsung reda setelah bupati dan belasan anggota dewan menemui para demonstran.
Mereka duduk bersama membentuk lingkaran di tengah jalan. Proses lobi dan negosiasi berlangsung saat itu juga tanpa hambatan.
Sosiolog Universitas Mataram Saipul Hamdi memandang perjumpaan dan dialog langsung antara pejabat dengan massa aksi sebagai salah satu jalan untuk menurunkan eskalasi konflik.
Ketika kepala daerah menemui massa aksi, maka aspirasi dan protes bisa disalurkan langsung tanpa perantara. Keadaan itu membuat demonstran tidak frustasi karena mereka merasa dihargai dan didengar oleh para wakil yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Suasana unjuk rasa yang berjalan damai dan kondusif jelas baik untuk iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi lokal di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah kini sedang berusaha keras agar pembangunan bisa merata ke seluruh wilayah guna mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 hingga 2045 menekankan lima isu strategis yang meliputi peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, kelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.
Arah pembangunan jangka panjang tersebut menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan sosial sebagai prinsip utama pembangunan daerah. Oleh karena itu, stabilitas sosial menjadi syarat utama bagi keberlanjutan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
