Mataram (ANTARA) - Sebanyak empat fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti peningkatan belanja daerah dalam rancangan postur APBD-Perubahan tahun 2025.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan kenaikan belanja daerah menjadi Rp6,49 triliun seharusnya memberikan dampak berarti bagi masyarakat.
"Fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi NTB bahwa dalam belanja APBD tahun anggaran 2025 harus dirancang dengan lebih baik sehingga efisien, produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda perubahan APBD 2025 di Mataram, Kamis.
Ia juga menekankan manajemen dana Belanja Tidak Terduga (BTT) harus memiliki langkah antisipasi mengingat waktu pelaksanaan yang tinggal sedikit hingga akhir tahun 2025.
Baca juga: DPRD NTB soroti rendahnya realisasi belanja APBD 2025
Juru Bicara Fraksi PKS Sambirang Ahmadi juga turut menyatakan perhatian terhadap peningkatan belanja daerah tersebut. Peningkatan ini beresiko menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang menumpuk di ujung tahun dalam jumlah yang sangat besar.
Fraksi PKS menyarankan alokasi belanja sebanyak minimal 15 persen diberikan untuk belanja modal produktif seperti jalan provinsi, irigasi pertanian, pasar rakyat, cold storage perikanan, dan infrastruktur pariwisata.
Selain kenaikan belanja daerah, Fraksi PKS juga menyampaikan kritik terhadap kenaikan cicilan utang.
"Utang tidak boleh jadi candu fiskal. Tapi utang harus menjadi alat untuk memberi pelayanan kesehatan yang nyata bagi rakyat NTB," ungkap Juru Bicara Fraksi PKS ini.
Baca juga: Realisasi anggaran belanja Pemprov NTB sekitar 35 persen
Fraksi PKS juga menuntut perbaikan pengelolaan Bank NTB Syariah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bank NTB Syariah diharapkan mampu memperbesar pembiayaan terhadap sektor produktif.
Kritik terhadap pengelolaan BUMD juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat. Juru Bicara Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri menyampaikan bahwa BUMD belum memberikan dividen secara signifikan.
Rencana penyertaan modal terhadap BUMD ditekankan agar tidak menjadi bentuk penyelamatan tanpa proyeksi bisnis yang menguntungkan terhadap pendapatan daerah.
Baca juga: Belanja negara di NTB capai Rp7,99 triliun pada April 2025
Terkait kenaikan belanja daerah, pihaknya menyatakan kenaikan tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Anggaran belanja infrastruktur juga belum menyentuh keadilan wilayah.
Meninjau hal ini, fraksi-nya menyarankan anggaran belanja diprioritaskan untuk mengurangi ketimpangan, mengembangkan SDM serta layanan dasar, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Made Slamet sebagai Juru Bicara Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) mempertanyakan alokasi penyertaan modal untuk PT Gerbang NTB Emas (GNE) sejumlah Rp8 miliar.
Di sisi lain, Fraksi PPR juga mengkritisi pengelolaan aset daerah yang belum optimal serta pemakaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan yang meninggalkan sejumlah proyek belum selesai.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKB, dan Fraksi Amanat Bintang memberikan pandangan umum secara tertulis yang diserahkan kepada pimpinan sidang.
