Realisasi anggaran belanja Pemprov NTB sekitar 35 persen

id NTB,Pemprov NTB,BPKAD NTB,Realisasi Anggaran Belanja Daerah,OPD,SOTK

Realisasi anggaran belanja Pemprov NTB sekitar 35 persen

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Keuangan Daerah (BPKAD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nursalim.

Mataram (ANTARA) - Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Keuangan Daerah (BPKAD) Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi anggaran belanja daerah di lingkungan pemerintah provinsi hingga Juni 2025 baru mencapai 35 persen.

"Sampai sekarang realisasi anggaran belanja kita baru 35 persen, tapi ini tidak terlalu rendah, karena semua masih berproses," kata Kepala BPKAD NTB, Nursalim di Kantor DPRD NTB di Mataram, Senin.

Ia mengakui belum semua anggaran ini bisa dibelanjakan lantaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) masih harus menunggu petunjuk teknis (juknis) yang belum keluar, sehingga hal ini kemudian membuat realisasi belanja daerah belum dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.

"Memang ada beberapa juknis yang baru keluar. Contoh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan baru pertengahan Juni bisa keluar juknisnya dan sekarang sudah masuk persiapan. Jumlahnya itu ada sekitar Rp40 miliar," ujarnya.

"Kemudian di RSUD Provinsi NTB juga saat ini masih penyesuaian, begitu juga di Rumah Sakit Jiwa belum kontrak. Tapi mudah-mudahan setelah kontrak selesai ada termin pembayaran," sambung Nursalim.

Baca juga: Ketua DPRD NTB: Tragedi WNA Brasil jadi pelajaran tata wisata lebih nyaman

Selain persoalan juknis, penyebab lain belum direalisasikannya belanja daerah oleh OPD adalah lantaran masih menunggu Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) terbentuk.

Nursalim menegaskan bahwa hal ini tidak bisa dikaitkan dengan hal tersebut. Sebab, persoalan perubahan OPD ini bukan terjadi sekarang, namun pernah juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya, sehingga pihaknya berharap bahwa hal itu tidak dijadikan sebagai alasan bagi OPD untuk tidak merealisasikan anggaran belanjanya.

Baca juga: Legislator minta AP audit tarif parkir tak wajar di Bandara Lombok

"Saya kira soal perubahan SOTK itu jangan dijadikan argumentasi untuk tidak membelanjakan anggaran, karena sesungguhnya uang ada kok. Tapi memang ada beberapa OPD yang datang kepada kita untuk meminta pendapat terkait itu (SOTK)," ucapnya.

Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.