Renovasi gedung utama DPRD NTB dimulai pada 2026

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengatakan renovasi gedung utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pasca-dibakar dan dijarah pada aksi massa 30 Agustus 2025 bisa dikerjakan pada tahun 2026.

"Kami sudah minta kepada Kementerian PU, tahap awal pembangunan gedung utama DPRD NTB dimulai 2026 dan tuntas di tahun yang sama. Kenapa, karena ada keinginan pemerintah pusat gedung itu jadi di 2027," ujar Mori di Mataram, Rabu.

Ia mengakui dari hasil komunikasinya saat rapat dengan jajaran Dinas PUPR NTB beserta balai-balai di bawah Kementerian PU, minimal untuk tahap pertama yang dikerjakan merenovasi ruang rapat paripurna. Baru di ikuti dengan perbaikan ruang-ruang lainnya, apakah itu ruang fraksi, komisi, pimpinan dan ketua dewan.

"Kalau ruang paripurna sudah jadi otomatis bisa dipakai. Tapi itu tidak gampang karena harus dihitung betul baik itu dari sisi kemampuan, kekuatan pondasi dari jumlah orang (bobot). Tapi saya yakin ini akan jalan terus dimulai dari gedung sekretariat yang kini sudah direnovasi," katanya.

Baca juga: Kalangan legislator sambut positif rencana renovasi Gedung DPRD NTB

Menurut Mori, pasca-dibakar dan dijarah massa pada Agustus lalu, pemerintah tidak berpikir untuk membangun ulang atau pun membangun gedung baru DPRD NTB, melainkan diputuskan merenovasi gedung dewan.

"Ini tidak dihancurkan, tapi gedung ini direnovasi dan diusahakan ruangan akan bertambah," ujar politisi dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa ini.

Disinggung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi Gedung DPRD NTB. Mori mengaku tidak tahu soal itu. Namun, dirinya telah meminta kepada pemerintah untuk merenovasi gedung dewan setempat bisa melebihi bangunan lama.

"Yang jelas ini nanti kita kawal, sehingga cepat tuntas," katanya.

Baca juga: Gubernur Iqbal janjikan renovasi Gedung DPRD NTB

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan anggaran perbaikan Kantor DPRD NTB yang ludes dibakar dan dijarah massa pada (30/8) ke pemerintah pusat sebesar Rp200 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin, mengatakan ada dua skema perbaikan yang diusulkan provinsi ke pemerintah pusat. Pertama skema perbaikan gedung dan skema pembangunan ulang.

"Dari pengecekan dilakukan PUPR usulan perbaikan itu sekitar Rp70 miliar. Tapi kalau keseluruhan sampai Gedung Sekretariat DPRD itu tembus Rp76 miliar. Usulan-nya ke Kementerian PU," kata Sadimin.

Kemudian usulan kedua, yakni pembangunan ulang seluruh gedung utama DPRD. Jika dilakukan pembangunan ulang, dana yang dibutuhkan mencapai Rp200 miliar meliputi standar gedung dan non standar seusai dengan Permen PU Nomor 22 Tahun 2018.

"Tapi ini tergantung kemampuan dana. Usulan baru sekitar Rp200 miliar. Itu kalau minta baru. Karena ini gedung ini di bangun 1996," katanya.