Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet meminta pemerintah memperketat standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.
"Kita minta dan mendorong SOP ini diperketat untuk mencegah serta meminimalisir kejadian tidak di inginkan," ujarnya di Mataram, Kamis.
Menurutnya, salah satu SOP yang perlu mendapatkan perhatian, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh SPPG yang ada.
"Sertifikat itu wajib dimiliki dapur MBG, karena sebagai bukti bahwa dapur memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan, sehingga makanan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi," tegas Made Slamet.
Baca juga: NTB usulkan tambahan 100 dapur MBG untuk daerah terpencil
Untuk itu, anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram ini, berharap semua dapur MBG di provinsi itu dapat memberlakukan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah memiliki SLHS.
"Pemerintah baik pusat dan daerah harus tegas memberi teguran pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah NTB untuk dapat memperhatikan kewajiban pemenuhan berbagai standar pada setiap dapur MBG yang ada di NTB agar memiliki sertifikat SLHS," ujar Made Slamet.
Sementara Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Ahsanul Khalik mengakui peningkatan pengajuan SLHS. Totalnya 350 SPPG atau 92,3 persen sudah mengajukan SLHS ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di NTB.
"Sedangkan 29 SPPG baru operasional dan sedang proses persiapan pengajuan SLHS," ujarnya.
Baca juga: Program MBG di Lombok Tengah dievaluasi agar lebih baik
Dari jumlah tersebut, 127 dapur MBG atau 33,5 persen telah memperoleh sertifikat SLHS, dan 202 dapur MBG atau 53,3 persen telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)
Selain itu, 183 dapur atau 48,3 persen telah menjalani uji laboratorium terhadap bahan pangan, air, dan hasil olahan untuk memastikan keamanan konsumsi penerima manfaat. Sementara itu, sebanyak 4.383 penjamah pangan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan.
"Rata-rata setiap dapur kini memiliki 10-12 tenaga terlatih, yang memahami tata cara pengolahan makanan bergizi yang aman, bersih, dan higienis," katanya.
Baca juga: Pencapain program MBG di NTB lampaui rata-rata nasional
Legislator minta SOP dapur MBG di NTB diperketat
Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Made Slamet. (ANTARA/Nur Imansyah).
