Mataram (ANTARA) -
Menjelang musim tanam di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) aroma tanah basah bercampur debu jalanan menjadi pertanda awal kesibukan panjang bagi petani jagung.
Di kios-kios penyalur pupuk, antrean petani kerap mengular sejak pagi. Mereka datang dengan membawa KTP, satu-satunya syarat untuk menebus pupuk di era digitalisasi penyaluran.
Di wilayah Bima dan Dompu, jagung bukan sekadar komoditas pertanian. Ia telah menjadi denyut ekonomi selama lebih dari satu dekade.
Namun, pertumbuhan jagung yang masif juga meninggalkan jejak persoalan seperti alih fungsi lahan perbukitan, degradasi tanah, hingga risiko banjir pada musim hujan. Di tengah kondisi tersebut, pupuk menjadi faktor penentu keberlanjutan produksi.
Musim panen 2025 memperlihatkan besarnya peran jagung dalam struktur pangan nasional.
Bulog Cabang Bima menargetkan serapan 9.000 ton jagung, menyesuaikan kapasitas glangsing dan fasilitas Corn Dryer Center Dompu. Dengan HPP Rp5.500 per kilogram, stabilitas harga menjadi harapan petani agar tidak lagi dikendalikan tengkulak.
Namun stabilitas harga bertumpu pada satu pilar, yakni pasokan pupuk yang lancar, akurat, dan efisien.
Digitalisasi
Perubahan besar dalam tata kelola pupuk di NTB dimulai dengan penerapan digitalisasi melalui aplikasi i-Pubers. Aplikasi ini memuat fitur kunci seperti pemindaian KTP, biotagging, dan pelaporan otomatis ke server pusat, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan distribusi pupuk.
Dalam rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi di Mataram beberapa waktu lalu, VP Penjualan Wilayah 5 Pupuk Indonesia, M. Miftahul Zainuddin, mengatakan edukasi bagi distributor dan kios resmi di NTB merupakan kunci agar penggunaan i-Pubers tepat dan transparan.
Dengan sistem baru, petani hanya perlu membawa KTP asli, dipindai di kios resmi, dan langsung menerima tanda penebusan pupuk sesuai jatah. Data penebusan tercatat otomatis, lengkap dengan foto lokasi dan koordinat geografis melalui fitur biotagging.
“Penyaluran pupuk bersubsidi harus dipertanggungjawabkan, karena ada uang pemerintah yang mengalir di situ dan harus dapat diverifikasi dengan jelas,” tambah Miftahul.
Senior Manager Regional 3B Pupuk Indonesia, Sidharta, menekankan pentingnya ketepatan waktu bagi petani jagung. Menurutnya, jagung yang terlambat diberi pupuk pada fase vegetatif sangat rawan gagal panen.
"Produk Urea dan NPK Phonska tetap menjadi pilar utama dalam mendukung produktivitas padi dan jagung,” jelas Sidharta.
Untuk memenuhi kebutuhan petani, Pupuk Indonesia menyiapkan 44.642 ton pupuk subsidi di gudang Lini III NTB, terdiri dari urea, NPK, NPK Kakao, dan pupuk organik.
Di Lombok Timur saja, realisasi penyaluran telah mencapai 37.072 ton atau 57 persen dari alokasi, menunjukkan kestabilan distribusi. Selain itu, distribusi pupuk melalui Pelabuhan Lembar meningkat 8,6 persen, menandakan perbaikan rantai logistik.
Bagi petani jagung, ketepatan waktu distribusi adalah soal hidup dan mati. Jagung yang terlambat diberi pupuk pada fase vegetatif sangat rawan gagal panen.
“Kalau pupuk datang terlambat, kami rugi besar. Dengan sistem baru ini, setidaknya kami bisa memprediksi jadwalnya,” ujar Nurhayati, petani di Woja, Dompu.
Di balik perkembangan jagung, tekanan ekologis tidak dapat diabaikan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB mencatat lebih dari 30.000 hektare perbukitan berubah menjadi kebun jagung.
Dalam rentang satu dekade, ekspansi diperkirakan mencapai 200.000 hektare di wilayah Bima dan Dompu saja.
Kerusakan tanah yang kehilangan unsur organik menekan produktivitas. Karena itu, Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian mendorong penggunaan Petroganik, pupuk organik yang dapat memulihkan struktur tanah.
Menurut Peneliti ahli utama dari Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agus Kardinan, penggunaan pupuk organik menjadi kebutuhan mendesak. "Pupuk organik memberikan nutrisi kepada tanah," katanya.
Sekitar 65 persen lahan pertanian memiliki kandungan bahan organik di bawah dua persen, sementara sayuran memerlukan lebih dari dua persen. Agus menekankan, penggunaan pupuk organik menjadi langkah penting untuk memulihkan kesuburan tanah.
Tantangan
Digitalisasi penyaluran pupuk memang membuka harapan baru. Sistem yang sebelumnya rawan dimainkan kini lebih transparan berkat pencatatan berbasis aplikasi.
Namun di banyak titik, tantangan di lapangan justru memperlihatkan realitas lain. Jalan menuju sentra jagung masih sering rusak, pengawasan titik serah belum memadai, dan praktik ijon tetap mencengkeram petani yang butuh modal cepat.
Kesenjangan literasi digital antar kios juga membuat adopsi sistem baru berjalan timpang. Ditambah lagi, pendataan e-RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok versi elektronik yang tidak selalu akurat memunculkan persoalan klasik, yakni jatah pupuk yang tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Semua itu menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Ia harus ditopang infrastruktur, pengawasan, dan kapasitas manusia yang kuat.
Situasi inilah yang membuat Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal kembali menelusuri laporan penyerapan pupuk subsidi. Angka yang muncul membuat dahi berkerut, yakni hingga pertengahan 2025, serapan belum menembus 10 persen, padahal kebutuhan petani sedang meninggi menjelang musim tanam.
"Segera kami tindak lanjuti, karena ini merupakan arahan langsung dari Presiden," ujarnya di Mataram, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut nasib produksi pangan daerah.
Ironisnya, NTB justru mendapat alokasi pupuk subsidi yang jauh lebih besar tahun ini, yakni 234 ribu ton, atau naik lebih dari 77 persen dari tahun sebelumnya.
Tetapi pupuk yang tersedia belum otomatis terserap. Untuk memahami hambatannya, Iqbal turun berdialog langsung dengan para petani.
Dari obrolan-obrolan itulah terpetakan berbagai persoalan, yakni irigasi yang tidak merata, harga gabah yang fluktuatif, hingga keluhan soal prosedur penebusan yang masih dianggap rumit.
Masalah di hilir pun tak kalah pelik. Pergudangan BULOG yang penuh membuat penyerapan gabah tersendat, sehingga siklus modal petani ikut terhambat. Rantai produksi yang timpang itulah yang kemudian menjadi benang merah persoalan pupuk.
Dari rangkaian temu lapang itu, Iqbal sampai pada satu kesimpulan bahwa menambah kuota pupuk bukanlah jawaban tunggal.
Yang perlu dibenahi adalah seluruh mata rantai mulai dari air, benih, harga panen, distribusi paska-panen, hingga literasi digital di tingkat kios.
Ini perlu dilakukan agar petani benar-benar merasakan manfaat kebijakan. Karena pada akhirnya, digitalisasi hanya akan efektif jika akar persoalan di lapangan ikut dibereskan.
Efisiensi
Transformasi pupuk merupakan bagian dari agenda besar menuju kedaulatan pangan. Dua fondasi yang harus berjalan berdampingan adalah produktivitas lahan dan kesejahteraan petani. Efisiensi pupuk menghubungkan keduanya.
Petani yang mendapat pupuk tepat waktu akan menanam dengan rasa aman. Produksi stabil menguatkan ketahanan pangan nasional, terutama pada komoditas strategis seperti jagung.
Namun pekerjaan rumah tetap banyak. Pemerintah daerah harus memperketat pengendalian alih fungsi lahan dan memperkuat penyuluhan.
Pupuk Indonesia harus memastikan efisiensi logistik, akurasi data, dan edukasi pemupukan merata hingga level kelompok tani.
Di Dompu dan Bima, jejak efisiensi pupuk tampak dari satu hal sederhana, yakni keyakinan petani bahwa musim tanam berikutnya akan lebih baik.
Bahwa jagung yang mereka tanam hari ini bertumpu pada sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada petani kecil.
Dan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar slogan, tetapi kerja panjang yang tumbuh dari desa-desa kecil tempat jagung menjadi nyawa hidup warganya.
