Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menetapkan konsesi 30 tahun di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara melalui skema pengusahaan yang terukur.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menekankan investasi di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan sangat penting khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tempat berdirinya Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera.
“Dengan investasi yang tepat, kita dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan kepelabuhanan, yang tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal setempat,” kata Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menandatangani Perjanjian Konsesi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar dengan masa konsesi selama 30 tahun dan fee konsesi sebesar 7,5 persen dari pendapatan bruto.
Masyhud menyaksikan langsung penandatanganan Perjanjian Konsesi yang dilakukan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar Syamsurizal dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Lembar Sejahtera, Sudarta di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Menurut Masyhud hal itu penting sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan di area Pelabuhan Lembar sekaligus dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pembayaran pendapatan konsesi.
Baca juga: Kemenhub menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera
Penandatanganan konsesi ini, kata Masyhud merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Lembar Sejahtera.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan,” imbuhnya.
Ia berharap agar semua pihak dapat terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi aktif terkait dengan hal-hal yang harus dipenuhi oleh BUP di antaranya pemenuhan izin operasi terminal, penerapan tarif jasa kepelabuhanan, dan pelaporan kegiatan operasional pelabuhan.
Baca juga: KN Antares salurkan bantuan dan evakuasi korban banjir Aceh
Adapun pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera merupakan satu kesatuan sistem pelayanan angkutan penyeberangan yang terintegrasi dengan angkutan penyeberangan pada Pelabuhan Tanjung Wangi.
"Yang salah satu terminalnya akan dikelola oleh BUP PT Pelabuhan Lembar Sejahtera dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan KSOP Kelas III Tanjung Wangi yang rencananya akan ditandatangani pada akhir tahun ini," kata Masyhud.
