Lombok Timur (ANTARA) - Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Kajian dan Komunikasi Masyarakat (FKKM) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.
Mereka menuding adanya keterlibatan oknum pimpinan Bulog dalam kasus dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dalam aksinya, massa menilai proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut berjalan lamban. Mereka mencurigai adanya praktik “main mata” antara oknum Bulog Lombok Timur dengan aparat penegak hukum.
Salah satu orator aksi Zaini di Lombok Timur, Senin menyebut pihaknya menduga petinggi Bulog Lombok Timur terlibat dalam jaringan pengoplosan beras.
Baca juga: Stok beras di Lombok Timur capai 35 ribu ton
“Kami menduga ada cawe-cawe oknum Bulog Lombok Timur dalam sindikat kasus beras oplosan ini,” kata Zaini di hadapan massa.
Ia menilai dugaan praktik tersebut dipoles melalui aturan yang dibuat sendiri oleh pihak internal. Selain itu, massa juga menuding adanya pungutan liar serta permainan antara Bulog dan mitra kerja yang melampaui ketentuan, dengan mengatasnamakan pejabat tinggi di Kabupaten Lombok Timur.
FKKM juga menduga Bulog Lombok Timur melakukan praktik perdagangan yang bersifat memaksa. Menurut Zaini, hal itu bertolak belakang dengan slogan Bulog sebagai lembaga yang mengantar kebaikan bagi masyarakat.
“Jangan main-main. Beras ini dikonsumsi langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Serapan gabah petani di Lombok Timur capai 96 persen
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Cabang Bulog Lombok Timur, Supermansyah, membantah seluruh tuduhan massa aksi. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan Bulog telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
“Saya pastikan tidak ada seperti yang dituduhkan. Semua kami jalankan sesuai SOP. Saya bantah semua tudingan tadi,” katanya.
Terkait tuntutan massa agar Bulog memberikan jawaban tertulis atas dugaan tersebut, Supermansyah menyatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bulog Pusat.
“Kami akan sharing dulu dengan pusat karena ini berkaitan dengan data,” katanya.
Baca juga: Bupati: Bulog wajib beli gabah petani di Lombok Timur
Baca juga: Bulog bentuk tim pembelian gabah petani di Lombok Timur
