Mataram (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Isvie Rupaeda menegaskan tidak mempersoalkan asal usul calon sekretaris daerah provinsi yang nanti terpilih, apakah harus ASN setempat atau dari luar daerah, karena yang terpenting pejabat itu memahami kondisi daerah.
"Pada prinsipnya siapa pun sekda yang dipilih oleh panitia seleksi dan disetujui Menteri Dalam Negeri, itu yang kami terima," ujar Baiq Isvie kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa.
Menurutnya, siapa pun yang nanti terpilih sebagai sekdaprov adalah orang yang mampu membantu dan memahami serta mewujudkan visi misi gubernur dan wakil gubernur NTB.
Selanjutnya mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait, baik pusat maupun daerah, serta sangat memahami kondisi daerah.
Selain itu, kata Isvie, sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sekdaprov juga harus menguasai alur keuangan, memahami ekonomi makro, dan tugas pokok serta fungsinya.
"Saya kira itu," imbuhnya.
Isvie mengaku sudah mendapatkan informasi soal tiga orang calon sekdaprov NTB yang dinyatakan lulus oleh panitia seleksi untuk dikirim namanya ke Kemendagri.
Namun, dia tidak mengetahui detail calon itu dan tidak mengenalnya. "Saya nggak kenal dan tidak tahu. Silakan tanya aja pansel kalau soal (nama) itu," ujarnya.
Meski demikian, Isvie melanjutkan kalaupun ada polemik di tengah masyarakat soal calon sekdaprov, hal tersebut sesuatu yang wajar sebagai sebuah dinamika.
"Saya kira dinamika itu penting di daerah. Kalau kita semua sama, warna baju sama, kan nggak bagus juga," ucapnya.
Dia mengatakan siapa pun calon yang sudah masuk tiga besar calon sekdaprov, panitia seleksi telah bekerja dengan baik dan profesional serta tidak melanggar aturan.
"Semua memenuhi kompetensi, memenuhi persyaratan, pastinya masuk tiga besar," katanya.
Sebelumnya, sebanyak 10 orang aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti seleksi calon sekdaprov NTB kini menanti hasil presentasi dan wawancara yang merupakan tahap penentuan.
Pansel Calon Sekdaprov NTB telah menyelesaikan tahapan wawancara di Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB pada 30–31 Desember 2025.
Berdasarkan hasil itu, pansel menetapkan tiga besar peserta seleksi untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari tahapan akhir pengisian jabatan sekdaprov NTB.
Ketua Pansel Calon Sekdaprov NTB Prof Riduan Mas'ud mengatakan bahwa penetapan tiga besar merupakan hasil akhir dari rangkaian proses seleksi yang telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Yang tiga besar merupakan hasil dari proses yang sudah kita jalani, termasuk wawancara kemarin. Setelah itu, ada tahapan pelaporan ke Mendagri," katanya.
